Bangkesbangpol Surabaya Dinilai Tutup Pintu untuk MADAS Sedarah — Ada Apa dengan Kepemimpinan Bapak Tanjung?

Surabaya – Sikap tertutup yang ditunjukkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya terhadap permohonan audiensi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ormas Madura Asli Sedarah (MADAS) Surabaya menuai tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya? Mengapa ruang dialog yang seharusnya terbuka justru terkesan dihindari?
Rombongan MADAS Sedarah yang dipimpin langsung Ketua DPC Surabaya, M. Sahri, hadir bersama jajaran pengurus lengkap. Mereka datang bukan untuk berkonfrontasi, melainkan untuk bersilaturahmi, melakukan klarifikasi, dan menegaskan legalitas organisasi yang mereka pimpin. Surat resmi telah dilayangkan. Waktu telah disepakati. Namun hingga pukul 11.00 WIB, audiensi tak kunjung terlaksana dengan alasan pimpinan berada di luar kantor.
Pertanyaannya sederhana: mengapa komunikasi yang sah dan resmi seolah dipersulit?
Ketua DPC MADAS Surabaya, M. Sahri, menegaskan bahwa tujuan kedatangan mereka sangat jelas — membangun komunikasi sehat dengan pemerintah daerah dan meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami datang baik-baik, membawa legalitas lengkap. Kami ingin berdialog, bukan berdebat,” tegasnya.
MADAS Sedarah sendiri telah mengantongi pengesahan badan hukum AHU dari Kementerian Hukum dan HAM serta terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Penegasan ini penting, sebab belakangan muncul pihak-pihak yang diduga mencatut nama “MADAS” untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di Jawa Timur.
Sekretaris DPC Surabaya, Aris Afrisal, menegaskan bahwa MADAS di bawah kepemimpinan M. Sahri berbeda secara struktur, legalitas, maupun visi gerakan dengan kelompok lain yang kerap dikaitkan dengan aksi-aksi demonstratif. Organisasi ini, katanya, berkomitmen menjaga kondusivitas Surabaya, mengedepankan edukasi, serta memperkuat nilai persaudaraan dan harmoni sosial.
Ironisnya, justru ketika organisasi ingin meluruskan dan memastikan tidak terjadi disinformasi, pintu dialog terasa tertutup.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya seharusnya menjadi ruang mediasi, bukan sekadar institusi administratif. Ketidakhadiran pimpinan tanpa penjadwalan ulang yang jelas berpotensi memunculkan persepsi publik bahwa ada jarak — atau bahkan resistensi — terhadap ormas tertentu.
Publik tentu berharap Bapak Tanjung sebagai pimpinan dapat memberikan klarifikasi terbuka. Apakah ini sekadar persoalan teknis, atau ada pertimbangan lain yang belum tersampaikan?
MADAS DPC Surabaya menegaskan tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan ketertiban Kota Surabaya. Mereka menyatakan hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sumber persoalan. Namun komunikasi dua arah adalah fondasi utama sinergi.
Jika ruang dialog terus tertutup, maka pertanyaan akan semakin terbuka: siapa sebenarnya yang enggan membangun komunikasi?