Metro liputan 7 Mojokerto — Penangkapan jurnalis MabesNews.TV oleh Tim Resmob Polres Mojokerto memicu perdebatan mengenai batas antara penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers. Muhammad Amir Asnawi diamankan di kafe Mojosari dengan barang bukti uang Rp3 juta yang diduga sebagai imbalan untuk menghapus pemberitaan. Polisi menyatakan kasus ini sebagai dugaan pemerasan; sejumlah jurnalis menilai ada potensi kriminalisasi atas produk jurnalistik.
Di tengah polemik, Dewan Pers menyatakan bahwa proses pidana bisa dibenarkan bila tindakan tidak terkait karya jurnalistik. Pernyataan tersebut menimbulkan kritik dari sebagian wartawan yang menilai lembaga justru memberi legitimasi pada langkah hukum tanpa menempuh mediasi etik terlebih dahulu.
Penasihat hukum di Mojokerto, M. Taufik, dan tokoh masyarakat Surabaya, Abi Munif, menilai Dewan Pers kurang responsif dalam membela anggota pers. Mereka mendesak lembaga itu lebih aktif mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberi pertimbangan independen dalam sengketa pemberitaan.
Desakan evaluasi kelembagaan bukan hal baru; sebelumnya sejumlah tokoh pers nasional pernah mempertanyakan efektivitas Dewan Pers bila hanya menghimbau tanpa perlindungan nyata. Publik kini menanti transparansi penyidikan dan klarifikasi resmi Dewan Pers, seraya mengingatkan agar sengketa pemberitaan diprioritaskan melalui mekanisme UU Pers—hak jawab dan mediasi—sebelum masuk ranah pidana.jurnalis isw89
