METRO LIPUTAN 7 KEDIRI Redaksi mengirimkan surat permintaan konfirmasi kepada Kepala Desa Mlancu, Kecamatan Kandangan Sriyono, terkait dugaan ketidaksesuaian penggunaan Dana Desa selama periode 2019–2025. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi prinsip pemberitaan berimbang sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40/1999 dan UU KIP No. 14/2008.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Kementerian Keuangan/OSPAM, sejumlah kegiatan di Desa Mlancu tercatat dengan nilai anggaran yang kini dipertanyakan keabsahannya di lapangan. Rincian yang disorot meliputi:
– *2019 (Rp948,26 juta):* rehabilitasi gorong-gorong (Rp80 juta), prasarana Posyandu (Rp47 juta), jalan lingkungan (Rp65 juta), serta 20 kegiatan TPT/plengsengan (@≈Rp40 juta).
– *2020 (Rp980,629 juta):* RTLH GAKIN (Rp50 juta) dan sambungan air bersih (Rp191,527 juta).
– *2021 (Rp1,031 miliar):* jalan lingkungan (Rp205,272 juta) dan air limbah (Rp255,269 juta).
– *2022 (Rp1,266 miliar):* jalan desa (Rp138,536 juta) dan jalan usaha tani (Rp77,992 juta).
– *2023 (Rp1,028 miliar):* empat kegiatan jalan lingkungan (Rp38–47 juta per kegiatan).
– *2024 (Rp1,036 miliar):* jalan lingkungan dan air bersih (Rp40–112,715 juta).
– *2025 (Rp1,1 miliar):* enam kegiatan RTLH GAKIN (Rp20–87,623 juta).
Redaksi mencatat bahwa seluruh kegiatan tersebut diduga tidak sesuai fakta lapangan dan berpotensi berupa laporan fiktif atau duplikasi. Surat konfirmasi meminta jawaban resmi selambat-lambatnya 3×24 jam sejak diterima.
Tembusan disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Kediri, Saber Pungli Polres Kediri, dan Bupati Kediri sebagai bentuk transparansi.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi dari pihak Desa Mlancu belum diterima. _Radar Nusantara Post_ akan memuat hak jawab dan klarifikasi resmi begitu tersedia, guna menjaga akurasi dan keberimbangan informasi publik.j. Jurnalis isw89
