Metro Liputan 7 Sampang —Laporan Abdul Rohim sejak 2 Oktober 2025 tentang penyerobotan tanah bersertifikat SHM sah seolah berhenti di meja Propam Polda Jatim dan Itwasda. Hingga gelar perkara Ditkrimsus Polda Jatim 6/4/2026, tak ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum (APH) Sampang; terlapor bahkan bebas mangkir dengan alasan usia, meski sehari-hari tetap aktif.
Forum yang dihadiri Rohim tanpa penasihat hukum, BPN Sampang, BPKAD, Propam, dan Itwasda itu justru membuka aib administratif: BPN dan BPKAD gagal menunjukkan asal-usul Letter C SHM terlapor. Bagi korban, hal itu menguatkan dugaan pemalsuan dokumen dan permainan mata antara pemohon sertifikat dan oknum BPN.
Perilaku penyidik yang tidak memaksa kehadiran terlapor dan membiarkan instansi teknis lepas dari beban bukti dinilai Rohim sebagai pembiaran sistematis. “Profesionalisme APH dipertaruhkan; publik melihat keberpihakan,” ujarnya. Kasus mandek satu tahun ini menjadi ujian kredibilitas Polres Sampang, Propam, dan Itwasda.
Warga dan Rohim mendesak DPRD Sampang memanggil instansi terkait serta Kementerian ATR/BPN mengaudit sertifikat ganda. Tanpa langkah politik dan koreksi internal, kepercayaan pada hukum pertanahan di Sampang akan terus terkikis.( isw89 )
