Metro liputan 7 Jakarta– Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia secara resmi menerima pendaftaran permohonan perkara konstitusi pada Rabu, 22 April 2026. Berkas permohonan diserahkan langsung ke bagian Penerimaan Perkara Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, dan telah dinyatakan lengkap secara administrasi.
Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk komitmen pemohon untuk menempuh jalur konstitusional demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Pokok perkara yang diajukan dinilai bersinggungan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam keterangannya kepada media, pihak pemohon menegaskan bahwa pengajuan uji materi ke MK bukan sekadar prosedur hukum biasa. “Ini adalah ikhtiar warga negara untuk memastikan setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor konstitusi,” ujarnya.
Sebagai lembaga peradilan, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu sesuai amanat undang-undang.
Usai dinyatakan lolos verifikasi administrasi, berkas permohonan akan melalui proses registrasi perkara. Setelah teregistrasi, MK akan menjadwalkan sidang perdana untuk memeriksa kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan.
Pengajuan ini dipandang sebagai momentum penting dalam menjaga supremasi konstitusi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme hukum di Indonesia. Masyarakat kini menanti tahapan selanjutnya dari proses perkara tersebut.
Jurnalis isw89
