METRO LIPUTAN 7 SURABAYA* — Bidang Humas Polda Jatim resmi menyampaikan permohonan maaf terkait polemik dugaan percaloan dan pungutan liar di Samsat Surabaya Timur. Dalam keterangan resminya, Kabid Humas menyatakan pihaknya menghargai masukan media dan publik, serta berjanji melakukan investigasi internal, memperketat pengawasan di area pelayanan, dan mengevaluasi pola komunikasi dengan awak media.
Namun, fakta di lapangan berbanding terbalik. Hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak Samsat Surabaya Timur terhadap praktik percaloan. Calo justru semakin leluasa beroperasi di area parkir dan sekitar loket layanan. Masyarakat mengeluhkan adanya biaya tambahan hingga jutaan rupiah yang ditawarkan untuk mempercepat pengurusan, membuat jalur tidak resmi justru dianggap lebih “memudahkan” dibanding jalur resmi.
Situasi semakin memprihatinkan ketika upaya peliputan media mendapat intimidasi. Awak jurnalis yang mendokumentasikan aktivitas yang diduga praktik percaloan dihalang-halangi oleh oknum di TKP. Tindakan tersebut dinilai mencederai fungsi kontrol sosial pers dan menghambat transparansi pelayanan publik yang seharusnya dijunjung tinggi institusi kepolisian.
Kalangan jurnalis menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Mereka menuntut penindakan tegas tanpa pandang bulu, baik terhadap oknum sipil, calo, maupun anggota internal yang terbukti terlibat. Tanpa langkah konkret, permintaan maaf hanya akan menjadi formalitas di tengah praktik pungli yang masih merugikan masyarakat.
( Jurnalis /Isw89 )
