METRO LIPUTAN 7 SURABAYA — Sistem Penerimaan Murid Baru 2025/2026 memicu kegaduhan. Abi Munif, Ketua DPP Mahkamah Kehormatan Etik Madarah, menilai kebijakan Mendikdasmen Abdul Mu’ti justru mempersulit anak bangsa masuk sekolah.
SPMB menggantikan PPDB berdasarkan Permendikdasmen No 3 Tahun 2025. Sistem ini pakai 4 jalur: domisili, afirmasi, prestasi, mutasi. Tujuannya pemerataan pendidikan bermutu, objektif, transparan, tanpa pungutan biaya untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK.
Di lapangan, aturan itu berbelit. Zonasi dan syarat administrasi membuat orang tua kebingungan. Banyak siswa gagal masuk sekolah tujuan.
“Jangan buat program yang mempersulit anak bangsa menuntut ilmu. Pak Mendikdasmen Abdul Mu’ti harus turun langsung ke bawah, lihat keresahan masyarakat. Kebijakan jangan hanya di atas kertas,” tegas Abi Munif, Jumat 29/5/2026.
Ia mendesak Kemendikdasmen memberi keleluasaan siswa memilih sekolah sesuai semangat belajarnya. Pembatasan lewat SPMB dinilai mengikat dan tidak adil bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah.
“Selama ini sekolah favorit masih didominasi anak pejabat dan orang mampu. Kalau anak rakyat kecil terus tersisih, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya jadi wacana,” ujarnya.
Abi Munif juga menyentil Presiden Prabowo Subianto. Program Makanan Bergizi Gratis penting, tapi akses pendidikan yang dipersulit membuat cita-cita besar itu bisa gagal.
“Kami mohon Pak Prabowo perhatikan sistem belajar anak bangsa. Jangan sampai Indonesia Emas 2045 hanya jadi angan karena sistemnya sendiri yang menghalangi,” pungkasnya.
*Reporter: iswandi89
*Narasumber: Abi Munif, Ketua DPP Mahkamah Kehormatan Etik Madarah*
#Presiden Prabowo Subianto
#Mendikdasmen Abdul Mu’ti
#Menteri HAM Natalius Pigai
#Ketua DPR RI Puan Maharani
#Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian
