PAMEKASAN-Metroliputan7.com Direktur Indonesian Analisys politic And Policy Consulting (IDEA), Samhari, menyoroti reaksi partai pengusung Bupati Pamekasan yang kini mengkritik kinerja pemerintahan. jum’at 10 Juli 2026
Ia menyebut fenomena ini baru ditemui di Pamekasan. Partai pengusung mempersoalkan banyaknya pejabat pelaksana tugas (Plt) yang membuat pembangunan tidak berjalan cepat dan program kerja terhambat.
Preseden buruk bagi demokrasi
“Kalau benar partai pengusung sendiri yang menyoal kebijakan hasil dukungannya, ini contoh buruk demokrasi dan pemerintahan modern,” ujar Samhari Jumat ini.
Ia menambahkan, banyaknya pejabat Plt juga membuat kepuasan masyarakat turun drastis, bahkan nilainya di bawah angka 5.
Hilangnya sinergi dan tanggung jawab
Menurutnya, kini sudah tidak ada lagi kesepakatan dan kerja sama antara Bupati-Wakil Bupati dengan partai pengusung serta legislatif.
“Partai pengusung justru yang paling rugi kalau calon yang diusungnya gagal memenuhi harapan mereka. Ini hal yang aneh,” jelas aktivis GMNI ini.
Samhari memberi analogi: Bupati-Wakil Bupati adalah masakan, sedangkan partai pengusung adalah pemilik warung. Kalau masakan tidak disukai pembeli, pemilik warunglah yang pertama kali bertanggung jawab, bukan hanya menyalahkan koki.
Namun di Pamekasan, semua kesalahan hanya ditujukan kepada pasangan Bupati, padahal seharusnya partai pengusung juga ikut bertanggung jawab.
Perlu ketegasan partai
Ia menegaskan, partai baru bisa lepas tanggung jawab jika berani secara tegas mencabut dukungan terhadap pasangan Bupati.
“Jangan hanya saling lempar kesalahan karena pembagian kekuasaan tidak merata. Partai harus tegas: apakah tetap mendukung, atau berhenti hanya menjual nama paslon demi popularitas sendiri?” pungkasnya.
Ayud
