PAMEKASAN-Metroliputan7.com Mahasiswa Pantura (FORMATUR) secara konsisten mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk segera mengisi kekosongan jabatan secara kolektif atau serentak pada bulan Juli ini. Desakan ini disampaikan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja birokrasi yang dinilai masih berjalan lambat dan kaku, di tengah masa kepemimpinan Bupati Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukrianto yang telah berjalan 1,4 tahun.
Sudah dua kali FORMATUR melakukan upaya serius—mulai dari audiensi hingga aksi demonstrasi Jilid I dan II di depan kantor Bupati. Namun, tanggapan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) belum memberikan kepastian yang jelas. 10 Juli 2026 – Forum
Ada Perbedaan Pernyataan
Dalam audiensi di DPRD Pamekasan yang dihadiri Wakil Bupati, Sekda dan pimpinan OPD, Sekda menyatakan keterlambatan ini disebabkan masih menunggu rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Meski begitu, pihaknya berjanji akan berupaya sekuat tenaga agar pengisian jabatan tuntas pada Juli menggunakan metode manajemen talenta.Namun kenyataannya berbeda saat aksi Jilid II berlangsung. Saat bertemu langsung dengan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, tanggapan yang disampaikan justru tidak sejalan dengan pernyataan Sekda.
“Bupati menyebutkan rotasi memang akan dilakukan bulan Juli, namun dilakukan secara bertahap, bukan serentak, dan hanya sekitar 20 jabatan yang akan diganti. Padahal sebelumnya disebutkan akan diselesaikan sekaligus,” ungkap Hendra, Ketua FORMATUR.
Kondisi ini menurutnya menunjukkan ketidakkonsistenan dan keseriusan yang belum maksimal dari pemerintah daerah.
Mendesak Dilakukan Secara Serentak
Karena hal itu, FORMATUR menegaskan tidak akan berhenti mendesak agar pengisian jabatan dilakukan secara kolektif bulan ini.“Pelaksanaan serentak jauh lebih efektif, mencegah praktik titipan jabatan, serta lebih hemat anggaran. Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut,” tegas Hendra.
Ia juga mengingatkan, penundaan reformasi birokrasi akan berakibat fatal: menghambat penyerapan APBD serta melambatnya realisasi program pembangunan untuk masyarakat Pamekasan.
“Fungsi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) hanya untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan, bukan untuk memperlambat kemajuan daerah. Tidak ada alasan lagi menunda jika tujuannya nyata-nyata untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
#Ayud
Ayud
