JAKARTA METRO LIPUTAN 7 ID-* Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa Nurul Hasanah, Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Sampang, Jawa Timur, di Libya menjadi sorotan.
Pasalnya, untuk bisa pulang ke Tanah Air, korban diduga dimintai tebusan sebesar US$7.000 atau setara Rp115 juta oleh sebuah agensi di Libya. Praktik ini menguatkan dugaan adanya pemerasan dan eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia.
Merespon hal itu, Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Umum BM PAN, Slamet Ariyadi, mendesak pemerintah bergerak cepat.
Slamet meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tidak tinggal diam dan segera melakukan intervensi penyelamatan.
“Kami meminta Kemlu segera menginstruksikan KBRI Tripoli dan KP2MI untuk melakukan asesmen kasus dan koordinasi penanganan korban. Keselamatan Nurul Hasanah adalah prioritas,” tegas Slamet dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10/2026).
Menurut Slamet, ada dua hal mendesak yang harus dilakukan. Pertama, memastikan keberadaan dan keselamatan korban melalui perlindungan kekonsuleran dari KBRI Tripoli. Kedua, mengusut tuntas dasar permintaan uang US$7.000 tersebut, apakah ada indikasi pemerasan atau bentuk eksploitasi lain.
“Informasi permintaan pembayaran harus diklarifikasi. Siapa yang meminta, apa dasar hukumnya. Jangan sampai WNI kita diperas di negeri orang,” ujarnya.
Selain penyelamatan, Slamet juga mendorong Polri mengusut tuntas jaringan perekrut dan pemberangkatan Nurul Hasanah hingga bisa sampai ke Libya. Salah satu nama yang disebut dalam informasi awal adalah Norkholis, yang keterlibatannya masih perlu didalami penyidik.
“Polri harus telusuri seluruh mata rantai, mulai dari agen, perekrut, perantara, hingga sponsor. Apakah keberangkatannya prosedural atau ilegal yang mengarah ke TPPO,” desaknya.
Slamet menegaskan, penanganan kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada pemulangan korban, tetapi juga harus mengungkap aktor di balik dugaan TPPO agar tidak ada lagi korban lain.
Hingga kini, nasib Nurul Hasanah masih menunggu langkah konkret dan terpadu dari Kemlu, KBRI Tripoli, KP2MI, dan Polri untuk memastikan kepulangannya dengan aman dan bermartabat.
Redaksi
