Surabaya, Metro Liputan7.–
20 Agustus 2025 – Tepat di Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Koalisi Difabel Jawa Timur resmi meluncurkan petisi online melalui platform Change.org. Petisi tersebut mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.
Menurut Koalisi Difabel, aturan yang berlaku sejak 2013 itu sudah tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akibatnya, sejumlah hak dasar difabel di Jawa Timur masih terabaikan, mulai dari akses pendidikan, kesempatan kerja, layanan kesehatan, hingga fasilitas transportasi publik.
“80 tahun merdeka jangan hanya jadi seremoni. Bagi difabel, kemerdekaan sejati adalah bisa mengakses hak-hak dasar secara setara. Tanpa revisi perda, difabel Jawa Timur belum benar-benar merdeka,” tegas Zidane Heri Saputra, anggota Pokja-2 Pendidikan dan Kesejahteraan Ekonomi Koalisi Difabel Jatim dalam rilis resminya, Selasa (20/8/2025).
Sejak diluncurkan pada 17 Agustus lalu, petisi tersebut mendapat respons cepat dari masyarakat. Ratusan tanda tangan telah terkumpul sebagai bentuk dukungan agar momentum HUT RI ke-80 menjadi titik balik lahirnya regulasi daerah yang lebih inklusif.
Koalisi Difabel Jatim menekankan dua tuntutan utama: DPRD Jawa Timur segera membahas dan mengesahkan revisi perda, serta Pemerintah Provinsi wajib menunjukkan keberpihakan nyata terhadap penyandang disabilitas.
“Dengan menandatangani petisi ini, masyarakat ikut menyuarakan bahwa difabel juga warga negara yang berhak merdeka dan setara,” pungkas Zidane yang juga menjadi inisiator sekaligus penanggung jawab petisi tersebut.
#Masyhur
