Ponorogo — Metro Liputan7.–
Kasus pemukulan jurnalis foto Antara, Bayu Pratama, oleh aparat kepolisian di depan Gedung MPR/DPR pada Senin (25/8/2025), kembali menegaskan rapuhnya perlindungan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Bayu yang jelas mengenakan atribut liputan, justru menjadi korban kekerasan meski berada di barisan polisi.
Ia mengalami luka di kepala dan tangan, sementara kamera yang digunakannya juga rusak akibat serangan itu.
“Saya sudah berdiri di balik barisan untuk merasa lebih aman… tapi tetap dipukul,” ungkap Bayu.
Desakan Tegas dari MIO dan IPJI
Menanggapi insiden ini, MIO Indonesia menilai kekerasan terhadap jurnalis sebagai pelanggaran serius demokrasi.
Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, SH, menegaskan:
“Jurnalis bekerja untuk publik. Tugas mereka dilindungi undang-undang. Kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus diproses secara hukum.”
Hal senada disampaikan Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta.
Ketua IPJI DKI, Herry Sulaeman, SH, menegaskan:
“Permintaan maaf saja tidak cukup. Harus ada tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang. Jurnalis harus dilindungi penuh saat bertugas.”
Sikap Polri
Mabes Polri langsung merespons dengan menginstruksikan seluruh jajaran, dari polda hingga polsek, untuk menjamin keselamatan jurnalis di lapangan.
Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan media adalah mitra strategis dalam penyampaian informasi kepada publik, sehingga aparat wajib memberikan perlindungan.
Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Asep Edi Suheri, melalui Kabid Humas Kombes Ade Ary, menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan bahwa Propam Polda Metro Jaya akan menindak tegas oknum yang terlibat.
Payung Hukum: UU Pers Nomor 40 Tahun 1999
Kasus ini mempertegas pentingnya penerapan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara jelas memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis:
Pasal 8: Wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya.
Pasal 18: Setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau mengganggu kerja jurnalistik dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp 500 juta.
Dengan demikian, kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan tindak pidana.
Data AJI: Potret Kelam Kekerasan
Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan betapa mengkhawatirkannya kondisi pers di Indonesia:
Sepanjang 2024: tercatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dengan 20 kekerasan fisik, 14 teror/intimidasi, 9 pelarangan liputan, 9 ancaman, 6 serangan digital, dan kasus lain termasuk perusakan alat hingga pembunuhan.
Pelaku dominan berasal dari aparat: polisi (19 kasus), TNI (11), warga/ormas (11).
Awal 2025: hingga 3 Mei saja, sudah tercatat 38 kasus, dengan 14 terjadi pada Maret dan 8 pada April.
Bahkan, survei terhadap 2.020 jurnalis mengungkap 75,1% pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun digital.
Demokrasi yang Terancam
Kekerasan yang berulang ini dikhawatirkan memicu self-censorship di kalangan jurnalis, melemahkan kualitas pemberitaan, dan pada akhirnya merusak demokrasi.
Kasus Bayu Pratama hanyalah satu dari sekian banyak insiden. Seruan MIO dan IPJI harus dijawab dengan tindakan nyata aparat hukum, bukan sekadar permintaan maaf.
Keberlanjutan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada keberanian negara menegakkan perlindungan pers secara konsisten.
Sumber: Humas MIO Indonesia | Jurnalis KP Dhar SN
