Sampang, Jawa Timur,Metro Liputan7.-
Polemik terjadi di Pemerintahan Desa Asem Rajeh, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Pasalnya, sejumlah perangkat desa mengaku belum menerima hak gajinya selama berbulan-bulan. Ironisnya, pihak bendahara desa hanya beralasan “lupa” ketika ditanya soal keterlambatan pencairan tersebut.
Asmuri, salah satu perangkat desa yang bertugas sebagai Kepala Dusun Sabe’en (Kasun), menegaskan bahwa haknya tidak pernah diterima sejak tahap pertama pencairan.
Ini keadaan, Pak. Tahap satu tidak dibayar. Yang lain, lima orang dibayar. Tapi saya dan empat perangkat lain tidak cair, katanya alasan dari bendahara lupa setor ke rekening,” ungkap Asmuri,
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kondisi ini sudah berlangsung lama tanpa adanya kepastian dari Pemerintah Desa maupun Penjabat (PJ) Kepala Desa.
“PJ ini sudah enam bulan menjabat tapi jarang sekali ngantor. Saya sebagai perangkat saja tidak pernah bertemu langsung, apalagi rakyat biasa. Saat cair tahap satu sampai empat, hak saya tetap tidak masuk rekening. Sekarang sudah sembilan bulan tertunda,” tegasnya
Asmuri juga menuturkan, dirinya sempat menanyakan langsung ke perangkat lain yang gajinya sudah cair. Namun, jawaban yang didapat justru membuatnya kecewa.
“Saya konfirmasi ke Wiwin, salah satu perangkat yang cair. Dia bilang sudah masuk rekeningnya. Tapi untuk saya, katanya bendahara lupa setor. Masak lupa terus alasannya?” sindirnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi tata kelola keuangan desa. Asmuri menegaskan bahwa dirinya bahkan sudah menandatangani administrasi pencairan, namun haknya tetap tidak diterima.
“Saya tanda tangan, Pak, tapi sampai sekarang tidak ada uang masuk. Kalau begitu, kemana uang itu sebenarnya?” ucapnya dengan nada kesal.
Pihak PJ Kepala Desa Asem Rajeh yang kini dijabat Rahmat, disebut jarang berada di kantor desa sehingga tidak mengetahui persoalan teknis keuangan.
“Sejak dijabat PJ, hampir tidak pernah masuk kantor. Katanya alasannya macam-macam. Kalau kepala desa tidak tahu, lalu siapa yang harus bertanggung jawab?” kata Asmuri mempertanyakan.
Asmuri berharap pemerintah kecamatan maupun inspektorat segera turun tangan agar hak-hak perangkat desa segera dipenuhi.
“Kami hanya minta hak kami dibayarkan. Jangan sampai hak perangkat desa diabaikan. Kalau alasannya terus lupa, ini jelas ada kejanggalan yang harus diselidiki,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, PJ Kepala Desa Asem Rajeh, Rahmat, belum dapat dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi wartawan melalui telepon seluler maupun ditemui di kantor desa, yang bersangkutan tidak kunjung memberikan penjelasan resmi. Kondisi ini semakin menambah tanda tanya publik terkait lemahnya transparansi pemerintahan desa.
#Junaidi
