Oleh: Ayu Maghfuriyah
Bangkalan,Metro Liputan7.–
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun, salah satu permasalahan yang kerap dihadapi pemerintah adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Padahal, sektor ini berpotensi menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang stabil dan berkesinambungan.
Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dalam bentuk kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada ketaatan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan administrasi, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan ketepatan perhitungan dan pelaporan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tingkat kepatuhan yang rendah seringkali dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai sistem dan aturan perpajakan.
Pemahaman perpajakan sendiri dapat diartikan sebagai pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, prosedur pembayaran, manfaat pajak, serta sanksi yang dikenakan apabila tidak mematuhi kewajiban tersebut. Wajib pajak UMKM yang memiliki pemahaman memadai cenderung lebih patuh karena mereka mengetahui pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Sebaliknya, rendahnya pemahaman seringkali menimbulkan kesalahan dalam pelaporan, keterlambatan pembayaran, bahkan dapat membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak.
Berdasarkan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior), pengetahuan atau pemahaman seseorang akan membentuk sikap yang kemudian memengaruhi niat serta perilaku aktual. Dalam konteks perpajakan, pemahaman yang baik akan menumbuhkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih taat. Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dapat diwujudkan.
Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Misalnya, wajib pajak yang sering mengikuti sosialisasi perpajakan atau memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pajak, cenderung lebih konsisten dalam melaporkan dan membayar pajak. Dengan demikian, pemahaman tidak hanya memengaruhi kepatuhan dari sisi formal, tetapi juga memastikan kebenaran perhitungan dan kejujuran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Dalam praktiknya, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam memahami aturan perpajakan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi keuangan, dan anggapan bahwa pajak menjadi beban tambahan bagi usaha kecil. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang tepat dari pemerintah untuk meningkatkan pemahaman perpajakan bagi UMKM, salah satunya melalui sosialisasi yang intensif, pelatihan, dan penyediaan layanan konsultasi yang mudah diakses.
Selain itu, perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan. Misalnya, melalui aplikasi perpajakan berbasis daring (e-filing dan e-billing), pemerintah dapat memberikan panduan yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Dengan adanya fasilitas digital ini, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih efisien, sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin baik pemahaman yang dimiliki, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat upaya edukasi dan sosialisasi pajak kepada pelaku UMKM, baik melalui pendekatan langsung maupun digital. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor UMKM yang jumlahnya sangat besar di Indonesia.
Senin, 15 September 2025.
Buya Dr. Mohamad Djasuli,(Pengasuh PPM Tebu Falah Telang Kamal)
