Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan keterangannya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025. Foto: BPMI Setpres
Jakarta,Metro Liputan7.–
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar melaporkan perkembangan terkini penyerapan program rumah subsidi sepanjang tahun 2025.
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025. Pertemuan ini membahas percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” ujar Maruarar.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar melaporkan perkembangan terkini penyerapan program rumah subsidi sepanjang tahun 2025. Maruarar menekankan bahwa peningkatan kuota ini telah diiringi dengan progres realisasi yang positif di lapangan.
“Dari 1 Januari sampai 15 September, ini yang sudah diserahkan 175.662, ini ya datanya ya, realisasi akad, kemudian yang kategori sedang pembangunan berjalan, ready stock dan persetujuan kredit, dan akad kredit ada 45 ribu. Jadi totalnya 221.047,” ungkap Maruarar.
Menteri PKP juga menjelaskan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Maruarar menyebut program senilai Rp130 triliun ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
“Itu dari segi suplai ada 117 triliun. Itu yang bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Nah itu bagus banget karena bunganya disubsidi 5 persen. Contoh mereka biasa minjem duit itu mungkin di bank 11 persen gitu ya. Dengan program ini jadi bisa disubsidi 5 persen, jadi bayarnya cuma 6 persen,” ujar Maruarar.
Selain mendukung sektor suplai, KUR perumahan ini juga menyasar sisi permintaan dengan menyokong pelaku usaha mikro di bidang hunian. Maruarar menilai kebijakan ini akan membuka peluang luas bagi masyarakat kecil yang berusaha di rumahnya untuk turut meningkatkan kesejahteraan.
“Kemudian dari segi demand itu kita memberikan buat misalnya yang punya homestay gitu ya. Kemudian yang buka rumah makan atau warung di rumahnya. Nah ini buat UMKM ya yang masuk ke UMKM, Pak Prabowo sangat concern itu bunganya hanya 6 persen. Dan jumlahnya sampai 500 juta. Sorry plafonnya, plafonnya sampai 500 juta, bunganya 6 persen,” ungkapnya.
Maruarar juga menegaskan bahwa program KUR perumahan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian. Menteri PKP menyebut terobosan ini lahir berkat dukungan berbagai pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan KUR melalui perbankan.
“Jadi belum pernah tuh ada KUR perumahan dari kita Merdeka sampai sekarang. Jadi itu terobosan banget tuh dan kita juga udah bekerja sama untuk program seperti arahan Presiden Prabowo, membuat program untuk melawan rentenir,” ujar Menteri PKP.
