Pamekasan – Metro Liputan7.–
Mall pelayanan publik (MPP) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur gagal dilakukan rehabilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025.
Hal tersebut disebabkan peserta lelang kegiatan melebihi waktu yang disepakati oleh tim Pokja daerah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muharram mengatakan bahwa pembatalan tersebut sudah mendapatkan rekomendasi serta persetujuan dari tim agar ditunda sementara waktu.
” Pembatalan kegiatan pengadaan barang dan jasa itu dilakukan lantaran proses kontruksi nya membutuhkan waktu panjang.
Kami tidak ingin program tersebut menghasilkan produk yang buruk sehingga berimbas pada pelayanan ke masyarakat.” kata Muharram di Pamekasan Jum’at 3 Oktober 2025
Paket tersebut kata Muharram melanjutkan akan dilakukan lelang ulang pada bulan desember 2025 dengan anggaran yang sama. Namun, pekerjaannya di tahun yang berbeda sehingga mendapatkan kwalitas terbaik.
“Kami pastikan diawal tahun 2026 proses rehabilitasi gedung (MPP) itu sudah diterbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK), porsi anggaran tidak berubah di angka Rp. 2,9 milliar bersumber dari APBD 2025, hanya tahun pelaksanaan kegiatan yang berubah dengan begitu pemenang lelang tersebut dapat memaksimalkan mutu, kwalitas, tepat waktu hingga lainnya.” tutupnya
#AYUD
