Bangkalan,Metro Liputan7.–
Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengambil langkah cepat menyikapi peristiwa robohnya bangunan pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Pemkab Bangkalan segera melakukan pendataan dan penilaian kelayakan seluruh bangunan pondok pesantren di wilayah setempat.
Kepala Dinas PRKP Bangkalan, Moh. Hasan Faisol, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Bupati Bangkalan untuk memastikan seluruh bangunan pondok pesantren memiliki struktur yang aman dan layak digunakan.
“Sesuai arahan Bapak Bupati, kami diminta menindaklanjuti kejadian di Buduran agar tidak terulang, baik di Madura maupun di Bangkalan. Kami akan melakukan pendataan terhadap seluruh pondok pesantren—mana yang sudah memiliki PBG, dan mana yang belum,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, sebelum pendataan administratif dilakukan, tim teknis dari Dinas PRKP akan lebih dulu menilai kondisi fisik bangunan pondok pesantren yang sudah berdiri. Penilaian ini meliputi aspek kekuatan struktur, tingkat kerusakan, dan kelayakan teknis bangunan.
“Kami akan menilai apakah bangunan tersebut masih layak atau tidak, melalui tenaga ahli struktur yang ada di dinas kami. Jadi bukan sekadar melihat bangunan berdiri, tapi menilai dari sisi teknis dan keselamatan,” terang Hasan Faisol.
Dalam pelaksanaannya, Dinas PRKP Bangkalan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bangkalan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan.
“Dalam waktu dekat kami akan bersilaturahmi kepada Ketua MUI dan Ketua NU Bangkalan. Kami ingin meminta arahan dan dukungan agar komunikasi dengan para pengasuh yayasan dan pondok pesantren berjalan baik,” tuturnya.
Langkah koordinatif ini, kata Hasan Faisol, penting agar seluruh pesantren dapat memahami pentingnya aspek keselamatan bangunan serta tertib administrasi melalui perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Hasan Faisol menegaskan, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap bangunan-bangunan pesantren di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan.
“Insya Allah kami akan keliling ke seluruh wilayah Bangkalan. Kami data satu per satu pondok pesantren mana yang sudah memiliki PBG, mana yang layak, dan mana yang belum. Hasilnya nanti akan kami rekomendasikan agar dilakukan perbaikan atau penyesuaian,” ujarnya.
Langkah ini diambil bukan hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi bangunan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap para santri dan pengasuh pondok pesantren.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi kejadian serupa yang mengancam keselamatan santri. Pemerintah hadir untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan di lingkungan pendidikan keagamaan,” tegasnya.
#ROBIN
