Surabaya,Metro Liputan7.–
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI), Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, pada Jumat (17/10/2025). Di kesempatan ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak turut mendampingi di lokasi.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Mendagri Tito Karnavian menilik sejumlah fasilitas pelayanan yang ada di MPP Siola. Salah satunya, yaitu pelayanan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Menteri PKP Maruarar menilai, proses pengurusan pelayanan PBG untuk renovasi rumah atau rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Surabaya paling cepat dari kota-kota lainnya di Indonesia. Diketahui, proses pengurusan PBG di MPP Siola hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit.
“Tadi kami hitung waktunya, kami muter (melihat pelayanan lainnya) lalu balik lagi kira-kira 15 menit lebih 20 detik dan kami menemukan (pengurusannya) sudah selesai. Jadi selamat kepada Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) dan kepala dinasnya, mampu membuat pelayanan publik yang prima, berkualitas, cepat, dan tidak ada pungli, bahkan gratis ya,” kata Menteri Maruarar.
Di samping itu, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan, adanya MPP Siola ini bermanfaat untuk masyarakat. Menurut Tito, jika masyarakat harus mengurus dari satu kantor ke kantor lainnya, akan memakan banyak waktu. “Maka, adanya MPP ini, semua outlet-outlet untuk membuat paspor, Dukcapil, membuat KK, termasuk pengurusan PBG itu semua di sini,” sebut Tito.
Tito menerangkan, saat ini sudah ada 289 MPP yang terbentuk di seluruh Indonesia. Sedangkan di Jatim, sudah ada 35 kabupaten/kota yang sudah memiliki MPP. “Kita total ada 514 kabupaten/kota (di Indonesia), jadi masih ada yang belum, dan terus kita genjot. Di Jatim, dari 38 kabupaten/kota, 35 sudah terbentuk, termasuk yang terbaik dan tertinggi (di Indonesia) tapi masih ada tiga lagi, saya akan mendorong dan minta tolong Pak Wagub supaya bisa membuat yang seperti ini,” terangnya.
Tito menambahkan, adanya MPP maka akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, proses pembayarannya jelas, mengurangi korupsi dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Tak lupa, Tito mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi dan Wagub Emil Dardak yang telah mewujudkan pelayanan terbaik untuk masyarakat di MPP Siola.
Agar pelayanan MPP di seluruh daerah lebih baik lagi, maka perlu ada fasilitas yang ditingkatkan. Salah satunya, yakni mengintegrasikan pelayanan publik antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah menggunakan platform digital.
“Misalnya mengenai (PBG), sebelum menuju ke PBG itu ada beberapa persyaratan, biasanya persetujuan teknis (pertek) dari PUPR, nah ini yang perlu dikoneksikan. Kemudian PUPR juga ada program nasional SIMBG, nah ini perlu juga dikoneksikan ke daerah-daerah supaya nggak parsial. Dan juga ada OSS untuk perizinan usaha yang dikelola oleh kementerian investasi, dan nanti Pak Maruarar akan koordinasikan ke tingkat pusat supaya daerah terkoneksi dan lebih mudah,” pungkasnya.
#IDHAM H.A
