Surabaya, Metro Liputan7.–
20 Oktober 2025 — Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (20/10). Aksi tersebut digelar untuk memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menyuarakan keprihatinan terhadap arah pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita reformasi serta keberpihakan kepada rakyat.
Dalam orasinya, massa menilai bahwa janji-janji kampanye yang dahulu digaungkan dengan semangat perubahan, kini justru memperlihatkan wajah kekuasaan yang anti-demokrasi, elitis, dan abai terhadap nasib masyarakat bawah. Mereka menuding pemerintahan Prabowo–Gibran terlalu berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan, bukan pada kesejahteraan rakyat.
“Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran bukan menunjukkan kemajuan demokrasi, tetapi kemunduran. Rakyat kecil semakin terpinggirkan, sementara militer kembali menempati ruang-ruang sipil yang seharusnya menjadi ranah masyarakat,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando di tengah kerumunan massa.
Kritik terhadap Keterlibatan Militer di Ranah Sipil
BEM NUS secara tegas menyoroti meningkatnya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai urusan sipil dan pemerintahan. Menurut mereka, langkah tersebut bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan yang menegaskan adanya pemisahan tegas antara fungsi militer dan sipil.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM NUS menyinggung sejumlah konflik agraria yang melibatkan aparat militer dan masyarakat sipil, serta menilai kehadiran TNI dalam proyek-proyek pemerintahan sebagai kemunduran dari semangat reformasi.
> “Reformasi 1998 telah mengamanatkan supremasi sipil atas militer. Namun kini kita menyaksikan kebalikannya. Militer masuk ke ranah sipil, bahkan turut mengelola program sosial. Ini bukan sekadar pelanggaran prinsip, tapi ancaman terhadap demokrasi,” tegas Koordinator Pusat BEM NUS dalam keterangan tertulisnya
Lima Tuntutan Utama BEM NUS
Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga sore hari, BEM NUS membacakan lima poin tuntutan utama kepada pemerintah, yakni:
1. Menolak pembebasan 50 hektar lahan di Kaligentong, Tulungagung, untuk pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) karena dianggap tidak transparan, tidak partisipatif, dan berpotensi merampas hak warga.
2. Mendesak Kementerian ATR/BPN agar bertanggung jawab dalam setiap proses pembebasan lahan, terutama pada proyek militer dan pembangunan yang berpotensi mengorbankan rakyat kecil.
3. Menuntut penarikan militer dari ranah sipil, serta menegakkan prinsip supremasi sipil dan penerapan peradilan umum bagi anggota TNI.
4. Mengecam penggunaan buzzer berbayar oleh TNI yang dinilai menggiring opini publik dan membungkam kritik masyarakat.
5. Menuntut evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan TNI, setelah munculnya sejumlah kasus keracunan massal di berbagai daerah.
Pesan Kritis dan Seruan Aksi Lanjutan
Massa aksi menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar peringatan simbolik, melainkan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak mengabaikan aspirasi rakyat dan amanat reformasi. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dan menolak segala bentuk penyimpangan kekuasaan.
> “Kami tidak akan diam melihat demokrasi dikerdilkan. BEM NUS akan terus berdiri bersama rakyat, melawan ketidakadilan, dan menuntut pemerintahan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” tegas salah satu peserta aksi.
Aksi berlangsung dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Meski sempat terjadi dorong-mendorong antara massa dan aparat di depan pagar Grahadi, situasi akhirnya dapat dikendalikan tanpa bentrokan berarti.
Penutup
Melalui aksi ini, BEM NUS menyerukan agar pemerintah melakukan refleksi atas arah kebijakan selama satu tahun terakhir. Mahasiswa menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dibiarkan mundur, dan kekuasaan harus kembali berpihak kepada rakyat, bukan kepada elit politik maupun kepentingan militer.
#REDAKSI
