Bangkalan , Metro Liputan7 – Penganugerahan gelar kehormatan kepada Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan wakilnya Moh. Fauzan Ja’far memantik gelombang kritik keras dari lembaga resmi pemangku Kesultanan Kraton Bangkalan. Pemberian gelar yang semula diklaim sebagai penghormatan adat itu justru dinilai menodai tatanan sejarah dan mencederai marwah leluhur Dinasti Cakraningrat.
Seorang tokoh bangsawan yang juga pemangku Kesultanan Bangkalan menilai langkah tersebut tidak hanya keliru secara adat, tapi juga mengejek logika sejarah.
> “Darah leluhur tidak bisa dibeli. Gelar kebangsawanan bukan barang dagangan, tapi warisan darah dan tanggung jawab moral. Ini bukan penghargaan — ini lelucon!” tegasnya, Selasa (28/10).
Ia menegaskan, Keraton Bangkalan telah resmi dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 22 Agustus 1885, sehingga seluruh sistem monarki, termasuk pemberian gelar kebangsawanan, tidak lagi memiliki dasar hukum maupun adat.
> “Kalau keraton sudah bubar, lalu atas dasar apa gelar kebangsawanan muncul lagi? Siapa yang berwenang memberikannya? Ini jelas menabrak pranata adat dan menyalahi garis trah kerajaan,” ujarnya tajam.
Lebih jauh, ia bahkan menduga adanya praktik jual-beli gelar di balik prosesi tersebut.
> “Saya mendapat kabar, gelar itu dibeli. Entah siapa makelarnya,” ungkapnya dengan nada geram.
Sementara itu, Bupati Lukman menanggapi santai. Ia menyebut gelar tersebut sebagai komitmen menjaga adat dan budaya.
> “Alhamdulillah, gelar kehormatan ini saya terima bukan untuk diri pribadi, tapi sebagai bentuk komitmen menjaga adat, budaya, dan persaudaraan,” katanya.
Namun, pernyataan itu justru memicu reaksi balik dari para pemangku adat.
> “Bangkalan bukan panggung sandiwara adat! Kalau bicara budaya, pahami dulu sejarahnya. Darah leluhur tak bisa dibeli,” tandas tokoh Kesultanan itu.
—
Dinasti Cakraningrat: Ini Sinyal Darurat Budaya!
Sorotan keras juga datang dari keluarga besar Dinasti Cakraningrat Sembilangan. Mereka menyebut, penganugerahan gelar tanpa dasar silsilah yang jelas sebagai “tanda darurat moral dan adat”.
Sebagai Pengurus Hukum Adat Dinasti Madura, salah satu tokoh menegaskan:
> “Dalam tradisi Madura sejati, gelar bukan sekadar hiasan nama. Ia adalah simbol sakral — lambang tanggung jawab moral dan sosial. Gelar tidak bisa diberikan sembarangan, apalagi tanpa legitimasi trah dan tata adat yang sah.”
Ia menilai, proses penganugerahan yang terburu-buru menunjukkan kerentanan pemahaman terhadap nilai historis dan spiritual.
> “Pertanyaannya: apakah sudah ditelusuri silsilahnya secara akurat? Apakah gelar itu diberikan karena kontribusi nyata terhadap budaya Madura, atau sekadar pencitraan dan seremoni publikasi semata?” ucapnya dengan nada meninggi.
Pihak Dinasti Madura juga mengkhawatirkan terjadinya degradasi makna gelar kebangsawanan, bila adat terus diabaikan.
> “Kalau ini dibiarkan, masyarakat akan menganggap gelar-gelar semacam ini hanya simbol kosong. Padahal dulunya, itu adalah tanda kehormatan tertinggi dari leluhur Cakraningrat,” lanjutnya.
Martabat Darah Biru Bukan untuk Diperdagangkan
Para keturunan bangsawan menegaskan, kehormatan sejati tidak bisa diciptakan melalui seremoni atau piagam, tetapi harus lahir dari pemahaman yang tulus terhadap adat dan silsilah.
“Kehormatan sejati tumbuh dari kesadaran akan akar budaya, bukan dari gelar yang dibeli atau dihadiahkan. Jika pranata leluhur terus diabaikan, maka bukan hanya Dinasti Cakraningrat yang kehilangan makna, tapi seluruh martabat darah biru Madura akan luntur,” tegasnya.
Mereka menutup dengan ajakan reflektif:
“Kami menyerukan agar semua pihak kembali menghormati adat dan sejarah. Jangan biarkan warisan luhur Madura dijadikan alat pencitraan politik atau bahan dagangan kehormatan.”
#ROBIN
