Surabaya, Metro Liputan7
Lembaga Perlindungan Konsumen Hukum Indonesia (LPKHI) menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak konsumen di tengah tantangan ekonomi digital yang semakin kompleks. Meningkatnya kasus penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, dan ketidaksesuaian produk menjadi perhatian serius lembaga ini.
Ketua Umum LPKHI, Ibnu Sutowo, menyampaikan bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar aspek hukum, tetapi juga bentuk keadilan sosial yang harus dijamin oleh negara.
> “LPKHI hadir untuk memastikan setiap konsumen mendapatkan perlakuan yang adil dan berhak atas kepastian hukum. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial kami sebagai lembaga yang berpihak pada rakyat,” ujar Ibnu Sutowo.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum LPKHI, Idham H.A, menyoroti masih lemahnya penegakan hukum dan literasi masyarakat tentang hak-hak konsumen.
> “Masih banyak konsumen yang belum memahami haknya. LPKHI mendorong sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil agar perlindungan konsumen menjadi gerakan nasional, bukan sekadar regulasi di atas kertas,” tegas Idham H.A.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal LPKHI, Abi Munif, menambahkan bahwa lembaganya terus memperkuat jaringan advokasi dan layanan pendampingan hukum di berbagai daerah. Menurutnya, perlindungan konsumen yang kuat hanya bisa terwujud melalui kerja kolaboratif dan edukasi publik yang berkelanjutan.
> “Kami membuka ruang pengaduan bagi masyarakat dan siap memberikan pendampingan hukum secara profesional dan transparan. LPKHI berdiri untuk melindungi hak-hak konsumen di seluruh Indonesia,” jelas Abi Munif.
LPKHI menegaskan akan terus mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pendekatan kolaboratif, edukatif, dan solutif. Lembaga ini juga menyerukan agar setiap pelaku usaha menjunjung tinggi etika bisnis serta bertanggung jawab terhadap produk dan jasa yang mereka tawarkan.
> “Perlindungan konsumen yang kuat akan menciptakan kepercayaan publik dan menjadi fondasi bagi perekonomian nasional yang berkeadilan,” tutup Idham H.A.
