Sidoarjo — Metro Liputan7, LIRA Disability Care (LDC) Kabupaten Sidoarjo menyoroti proyek revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo yang menggunakan anggaran daerah lebih dari Rp24 miliar. LDC menilai proyek yang ditarget selesai November 2025 itu berjalan tanpa melibatkan penyandang disabilitas, baik dalam perencanaan, konsultasi publik, maupun pengawasan.
Ketua LDC Sidoarjo, Muhammad Romli, menyampaikan bahwa temuan lapangan menunjukkan sejumlah ketidaksesuaian dengan prinsip pembangunan inklusif. Menurutnya, fasilitas aksesibilitas seperti jalur pemandu, ramp standar, toilet khusus difabel, serta audit aksesibilitas belum terlihat dilakukan secara memadai. Selain itu, pihak kontraktor juga tidak membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
“Penyandang disabilitas tidak dilibatkan sejak awal, padahal ini ruang publik yang akan digunakan seluruh warga. Hak-hak mereka jelas diatur dalam peraturan daerah, dan ini harus dihormati,” tegas Romli.
Ia menambahkan bahwa rekomendasi hasil audiensi sebelumnya antara LDC, DLHK, dan pihak kontraktor—yang seharusnya memastikan partisipasi bermakna penyandang disabilitas—tidak dijalankan secara serius.
LDC meminta DPRD Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah konkret dengan memanggil pemerintah daerah, kontraktor, dan organisasi disabilitas untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Termasuk mendorong audit aksesibilitas, penyempurnaan desain yang ramah difabel, hingga memastikan komponen anggaran disabilitas tercantum dalam APBD.
“Kami berharap DPRD turun tangan, surat resmi sudah kami layangkan ke pimpinan DPRD Sidoarjo. Aksesibilitas bukan bonus—itu kewajiban. Jika pembangunan tidak inklusif, maka manfaat ruang publik tidak akan dirasakan secara adil,” ujar Romli.
Sebagai organisasi yang bergerak dalam advokasi penyandang disabilitas, LDC menyatakan siap terlibat dalam dialog, pemantauan, maupun pendampingan teknis agar pembangunan Alun-Alun Sidoarjo benar-benar sesuai prinsip inklusi dan berkeadilan.
