๐ฆ๐จ๐ฅ๐๐๐๐ฌ๐, ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ข ๐๐๐ฃ๐จ๐ง๐๐ก ๐ณ โ
Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan baru yang tegas untuk meningkatkan perlindungan anak dan kualitas pendidikan, dengan mengatur penggunaan gawai (HP) dan internet. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 400.2.4/34733/436.7.8/2025, yang menjadi tindak lanjut dari regulasi nasional terkait perlindungan anak di ranah digital.
Tujuan utama aturan ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar, menumbuhkan disiplin, serta melindungi anak dari paparan konten negatif di dunia maya. Kamis (25/12/2025) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa di lingkungan sekolah, murid dilarang menggunakan gawai kecuali atas instruksi guru untuk keperluan pembelajaran, atau dalam keadaan darurat dengan izin. Penggunaan hanya diperbolehkan di luar jam pelajaran.
Tidak hanya siswa, guru dan tenaga kependidikan juga dilarang menggunakan gawai selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sekolah wajib mencegah akses, penyimpanan, dan penyebaran konten negatif seperti kekerasan, pornografi, perjudian, cyberbullying, hoaks, dan aktivitas komersial yang tidak relevan dengan pembelajaran. Untuk mendukung aturan ini, sekolah diminta menyediakan loker penyimpanan gawai di setiap kelas serta saluran komunikasi khusus untuk hal mendesak dengan orang tua.
Eri menekankan pentingnya pemberian sanksi yang edukatif dan proporsional bagi pelanggar. Peran Komite Sekolah dan Satgas TPPK juga diharapkan aktif dalam sosialisasi dan evaluasi kebijakan.
Peraturan ini juga menekankan peran krusial keluarga. Orang tua diimbau untuk membatasi penggunaan gawai anak maksimal dua jam per hari di luar kebutuhan belajar, mengaktifkan fitur parental control, serta menempatkan penggunaan gawai di area bersama seperti ruang keluarga, bukan di kamar tidur. Orang tua juga didorong untuk meningkatkan literasi digital dan menjadi contoh dalam penggunaan gawai yang bijak.
Pemerintah Kota Surabaya akan menggerakkan perangkat daerah untuk menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait kebijakan ini, serta menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Eri Cahyadi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen bersama untuk melindungi generasi muda dari risiko digital sambil meningkatkan mutu pendidikan. Ia mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan masalah digital yang mengancam anak-anak. (๐บ๐๐ฎ)
