๐ฆ๐จ๐ฅ๐๐๐๐ฌ๐,๐ ๐๐ง๐ฅ๐ข ๐๐๐ฃ๐จ๐ง๐๐ก ๐ณ โ Pemerintah Kota Surabaya memperkuat penanganan masalah premanisme dan konflik pertanahan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Preman dan Satgas Reformasi Agraria. Pembentukan kedua satgas ini melibatkan seluruh unsur Forkopimda Kota Surabaya untuk mempercepat penyelesaian masalah di masyarakat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa kehadiran satgas ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada warga, terutama dalam menyelesaikan sengketa tanah.
โPenanganan persoalan keamanan dan konflik pertanahan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Semua unsur Forkopimda harus terlibat agar masalah bisa ditangani secara cepat dan tuntas,โ ujar Eri usai pelantikan satgas di Graha Sawunggaling, Pemkot Surabaya, Jumat (2/1/2026).
Eri menegaskan bahwa masyarakat yang menghadapi persoalan pertanahan kini dapat langsung mengajukan laporan ke Satgas Reformasi Agraria, tanpa harus melalui tingkat kelurahan terlebih dahulu.
โJika ada warga yang memiliki masalah tanah, tidak cukup hanya ditangani di kelurahan. Sekarang bisa langsung ke Satgas Reformasi Agraria,โ jelasnya.
Satgas Reformasi Agraria terintegrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta aparat penegak hukum untuk mencegah konflik berkepanjangan.
โDengan keterlibatan BPN, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah kota, semua persoalan bisa dibahas dalam satu forum. Tidak ada lagi konflik berkepanjangan soal dokumen tanah,โ terangnya.
Selain Satgas Reformasi Agraria, Pemkot Surabaya juga membentuk Satgas Anti-Preman. Kedua satgas akan disebar di lima wilayah Surabaya, yaitu Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat, guna mempercepat penanganan kasus sesuai lokasi kejadian.
Untuk mekanisme pengaduan, sementara waktu masyarakat dapat melapor melalui layanan darurat 112. Pemkot Surabaya juga tengah menyiapkan hotline khusus agar laporan dapat diterima lebih cepat dan terfokus.
โSaat ini masyarakat bisa melapor langsung atau melalui 112. Kami sedang menyiapkan hotline khusus untuk pelayanan satgas,โ ucap Eri.
Eri menekankan bahwa keberadaan satgas ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah masyarakat terjebak dalam konflik yang berlarut-larut.
โKami tidak ingin masyarakat diberi harapan tanpa kepastian. Dengan sistem ini, setiap masalah bisa ditangani bersama dan diselesaikan lebih cepat,โ pungkasnya. (๐บ๐๐ฎ)
Editor : A.๐ฆ๐ต๐ผ๐ต๐ถ๐ฏ
