Surabaya, – Metro Liputan7, – [Selasa 6 Januari 2026]
BEM Nusantara Jawa Timur dengan tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemilu tak langsung, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Gagasan ini merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang nyata dan berpotensi menghidupkan kembali praktik-praktik Orde Baru, di mana kedaulatan rakyat dikebiri dan kekuasaan dipusatkan pada segelintir elit.
Pemilu langsung adalah hasil perjuangan panjang reformasi untuk memastikan rakyat menjadi pemegang mandat tertinggi dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Ketika pemilu tak langsung kembali didorong dengan dalih efisiensi anggaran, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya soal teknis, melainkan hak politik rakyat dan masa depan demokrasi Indonesia.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama, menegaskan bahwa alasan efisiensi yang sering dijadikan pembenaran sangatlah menyesatkan.
“Ini kan kelihatan dari satu sisi, ada upaya untuk mempertahankan kekuatan jangka panjang. Kalau bicaranya adalah untuk efisiensi, gak usah ada pemilihan DPRD juga. Sekda aja atau ASN aja bikin jadi kepala daerah, gak usah kita pilih. Itu sama sekali gak pake duit. Kita harus tanya dulu, pemborosan uang atau politik uang dari sisi mana?” ujarnya.
Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa pemilu langsung tidak serta-merta menjadi sumber pemborosan anggaran sebagaimana yang dituduhkan. Menurutnya, persoalan biaya justru dapat ditekan dengan manajemen pemilu yang baik dan integratif.
“Kalau pilkada itu ditaruh bersamaan dengan pemilu yang lain, yang baik pemilu kepala daerah langsung untuk DPRD, ataupun dengan Pilpres, maka tidak ada biaya tambahan, kecuali cetak surat suara. Money politik, inefisiensi, pemborosan segala macem, itu juga ada dampak dari penyelenggara dan pengawas pemilu,” lanjutnya.
BEM Nusantara Jawa Timur menilai bahwa pemilu tak langsung membuka ruang transaksi politik yang lebih tertutup, memperbesar oligarki kekuasaan, serta menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan. Ini bukan solusi, melainkan langkah mundur yang mengkhianati semangat reformasi.
Oleh karena itu, BEM Nusantara Jawa Timur menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga demokrasi, menolak segala bentuk kemunduran, dan melawan upaya sistematis yang ingin menarik bangsa ini kembali ke bayang-bayang Orde Baru.
“Demokrasi tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi semu. Kedaulatan tetap di tangan rakyat, bukan di ruang-ruang gelap kekuasaan,” tutup Deni Oktaviano Pratama, Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur.
