Sidoarjo*, Metro Liputan7, – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan penyusunan masterplan penataan kota sebagai landasan penanganan banjir yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Langkah strategis ini ditegaskan oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, saat menghadiri pemaparan masterplan di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa (6/1/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Fenny Apridawati, Kepala Bappeda M. Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Muhammad Makhmud, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Dalam pemaparannya, tim penyusun mengusung tema besar “Menuju Sidoarjo yang SERASI” (Sentosa, Ekologis, Resilien, Aksesibel, Sinergis, dan ber-Identitas). Tema ini menjadi kompas pembangunan Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam aspek penataan ruang dan pengendalian banjir yang selaras dengan RTRW 2024–2044 serta RPJPD 2025–2045.
Bupati Subandi menekankan bahwa sebagai wilayah “Kota Delta”, Sidoarjo memiliki tantangan geografis yang unik.
“Sidoarjo ini letaknya paling timur dengan banyak sungai afvoer. Kita harus waspada karena banjir di sini tidak hanya berasal dari luapan sungai, tetapi juga dipengaruhi oleh air laut pasang atau rob,” jelas Subandi.
Subandi mengakui bahwa penanganan banjir membutuhkan dana yang besar, sementara anggaran daerah saat ini masih terbatas di angka Rp5,8 miliar. Oleh karena itu, masterplan ini menjadi instrumen krusial untuk menentukan skala prioritas.
“Ibarat mengobati orang sakit, kita harus diagnosis dulu penyebabnya melalui masterplan ini. Dengan pemetaan yang detail, kita bisa menentukan titik mana yang harus ditangani setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan anggaran kita,” tambahnya.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus meliputi: Kawasan Langganan Banjir: Tanggulangin, Candi, dan Waru. Kawasan Perkotaan: Fokus pada normalisasi saluran yang kini banyak terhimpit bangunan liar di sisi kanan dan kiri.
Bupati Subandi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak berpangku tangan. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab penataan kota adalah kerja kolektif.
“Semua stakeholder harus terlibat dalam penanganan ini. Dengan adanya grand design ini, kita punya tahapan yang jelas. Harapannya, ada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Sebagai informasi, Masterplan Penataan Kota Sidoarjo mencakup empat sektor intervensi utama : Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir, Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan (Sekolah), Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Melalui integrasi keempat sektor tersebut, Pemkab Sidoarjo berupaya mewujudkan kota yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga bertumbuh dalam harmoni lingkungan. (Mar/mas)
