๐๐๐ง๐๐ ,๐ ๐๐ง๐ฅ๐ข ๐๐๐ฃ๐จ๐ง๐๐ก ๐ณ โ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur memperkuat komitmennya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika dan fenomena keberadaan ormas yang marak di wilayah tersebut.
Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya baru-baru ini mengikuti koordinasi lintas kementerian dan lembaga, melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, hingga Satgas Ormas Jawa Timur. Pertemuan tersebut membahas kondisi aktual serta tantangan dalam penataan ormas di daerah.
“Pembahasan menyoroti fenomena formasi ormas di Jatim, termasuk Surabaya. Salah satu persoalan utama adalah sistem pendaftaran ormas yang kini sepenuhnya berbasis online dan terhubung langsung ke pusat,” jelas Eddy, Jumat (16/1/2026).
Menurut data yang ada, jumlah ormas yang terdata di Jawa Timur mencapai sekitar 121.000 organisasi. Namun, yang tercatat di tingkat provinsi baru sekitar 1.300 ormas, sementara di tingkat kabupaten/kota baru sekitar 13.000 ormas yang datanya telah difasilitasi.
“Kami tidak bisa mengontrol sisanya secara detail karena sistem pendaftaran sepenuhnya diatur pusat. Daerah hanya memiliki akses pantau terbatas melalui aplikasi,” tambah Eddy.
Ia menekankan bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Jawa Timur, tetapi juga di berbagai provinsi lain. Oleh karena itu, Bakesbangpol bersama pemerintah provinsi dan aparat keamanan terus melakukan langkah antisipatif, seperti membentuk satuan tugas, berkoordinasi dengan kepolisian, serta melakukan patroli dan kegiatan pembinaan.
Terkait kewenangan pembubaran ormas, Eddy menegaskan bahwa hal itu tetap menjadi ranah pemerintah pusat. “Daerah hanya dapat memberikan rekomendasi, masukan, atau laporan. Keputusan akhir ada di pusat,” ujarnya.
Meski demikian, Pemprov Jatim menyatakan komitmen tegas terhadap ormas yang berpotensi mengganggu iklim investasi dan keamanan. Eddy menekankan, ormas yang bertindak layaknya premanisme dan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat maupun investor tidak akan ditoleransi.
“Jika ada ormas yang mengganggu investasi dan menakut-nakuti investor, akan kami laporkan dan tindaklanjuti sesuai kewenangan. Kami juga mendorong adanya sistem monitoring yang lebih kuat ke depannya, agar daerah dapat memantau aktivitas ormas secara lebih efektif,” pungkasnya. (๐บ๐๐ฎ)
Editor : Ahmad Shohib
