SIDOARJO, METRO LIPUTAN 7 * — Hingga lebih dari 2 tahun, masyarakat Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, masih berjuang mencari keadilan. Tanah aset desa yang diduga digelapkan oknum aparatur desa bersama seorang anggota DPRD Sidoarjo belum ada kejelasan hukum.
Tokoh masyarakat setempat, Aba Sus, menduga kuat kasus ini sengaja digantung. Ia bahkan menuding oknum anggota dewan berinisial WW kebal hukum.
“Laporan sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Sampai sekarang kami belum tahu jelas proses hukumnya seperti apa. Ada apa sebenarnya,” ujar Aba Sus kepada _Warta Hukum_, Sabtu (13/9/2026).
*Diduga Ada “Main Mata” dengan Penegak Hukum*
Aba Sus tak menampik kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum. Ia menyebut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo terkesan “masuk angin” dalam menangani kasus yang menyangkut aset desa tersebut.
“Kami menduga ada kongkalikong. Tanah aset desa kok bisa hilang begitu saja. Kalau bukan karena ada beking dari orang dalam, mana mungkin kasusnya mandek begini,” tegasnya.
Tanah aset desa merupakan kekayaan milik seluruh warga. Fungsinya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hilangnya aset tersebut dinilai merugikan negara dan melukai rasa keadilan warga Pilang.
*Desak Kapolri dan Kejagung Turun Tangan*
Masyarakat Desa Pilang mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penggelapan aset desa ini. Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk turun langsung memeriksa kasusnya.
“Jangan sampai karena yang dilaporkan ini anggota dewan, lalu hukum jadi tumpul ke atas. Kami hanya minta kepastian hukum. Kembalikan tanah aset desa ke masyarakat,” pungkas Aba Sus.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Sidoarjo dan anggota DPRD Sidoarjo berinisial WW belum memberikan klarifikasi resmi.
*(Redaksi)*
