METRO LIPUTAN 7 SURABAYA | – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli (APMP) Jawa Timur menyerukan audiensi terbuka di Kantor DPRD Jawa Timur pada Kamis (7/5/2026). Seruan ini disampaikan sebagai respons atas kegelisahan publik terkait isu integritas lembaga legislatif yang dinilai tengah menghadapi krisis kepercayaan.
Direktur APMP Jawa Timur, Acek Kusuma, mengatakan dorongan audiensi tersebut muncul dari keresahan masyarakat terhadap posisi strategis di DPRD yang dinilai bermasalah dari sisi integritas.
“Kami melihat ada keresahan publik yang nyata. Rumah rakyat itu harus dijaga kesuciannya, marwahnya. Jangan sampai dinodai oleh kepentingan yang justru bertentangan dengan nilai etika publik,” kata Acek kepada Kliktimes, Minggu (3/5/2026).
Menurut Acek, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai isu biasa. Ia menilai, ketika posisi strategis di lembaga legislatif diisi oleh figur dengan rekam jejak hukum yang dipersoalkan, maka dampaknya bisa meluas pada arah kebijakan publik.
“Ini bukan sekadar soal siapa orangnya, tapi soal bagaimana publik melihat integritas lembaga. Kalau yang duduk di posisi strategis punya catatan masa lalu yang problematik, apalagi sampai menentukan arah public policy, ini berbahaya,” ujarnya.
Ia menegaskan, APMP ingin membuka ruang dialog yang lebih luas melalui audiensi tersebut. Karena itu, pihaknya mengajak Badan Kehormatan Dewan (BKD/MKD) DPRD Jawa Timur untuk ikut terlibat bersama APMP dan Fraksi PKB.
“Kita ajak BKD/MKD DPRD Jatim nimbrung bersama APMP Jatim dan Fraksi PKB. Ini penting untuk mempertegas sekaligus menjawab keluh kesah rakyat Jawa Timur atas krisis integritas yang sedang dialami rumah rakyat,” tegasnya.
Acek juga menyoroti peran BKD/MKD yang dinilai harus lebih aktif dalam menjaga standar etik di internal dewan.
“BKD itu bukan sekadar pelengkap. Mereka punya tanggung jawab moral untuk memastikan anggota dewan tetap berada dalam koridor etika, disiplin, dan kepatuhan,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar keputusan politik tidak justru menjauhkan DPRD dari rakyat. Menurutnya, ada potensi eksklusivitas ketika pertimbangan moral diabaikan.
“Jangan sampai karena kepentingan politik sesaat, rumah rakyat justru terasa jauh dan eksklusif. Ini yang kami sebut sebagai gejala degradasi moral di lembaga publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah APMP bukan untuk menyerang individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap lembaga publik.
“Ini bukan soal personal. Ini soal sistem dan moral institusi. Kita ingin DPRD Jawa Timur tetap menjadi rumah rakyat yang bersih, terbuka, dan bisa dipercaya,” tukasnya.
Berikut sorotan APMP Jawa Timur:
APMP menilai posisi strategis di lembaga legislatif tidak seharusnya diisi oleh figur dengan rekam jejak sebagai mantan narapidana korupsi, terlebih jika peran tersebut berpengaruh langsung terhadap arah public policy dan kebijakan pemerintah.
APMP juga mengingatkan pentingnya menjaga moralitas publik agar tidak mengalami degradasi. Dalam pandangannya, kondisi DPRD Jawa Timur saat ini patut menjadi perhatian serius karena dinilai sedang “tidak sehat” dari sisi integritas kepemimpinan.
Selain itu, Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Jawa Timur didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggotanya, khususnya dalam penegakan kode etik, disiplin, moralitas, dan kepatuhan.
APMP turut menekankan agar kepemimpinan dengan catatan masa lalu yang bermasalah tidak sampai membuat “rumah rakyat” kehilangan esensinya, menjadi eksklusif, dan jauh dari nilai-nilai keterbukaan serta keberpihakan kepada publik.
Jurnalis isw89
Sumber APMP
