Surabaya — Dugaan keterlibatan dua oknum anggota TNI Angkatan Laut dalam proses penguasaan lahan sengketa di Gang Rambutan, Jalan Nambangan, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya, memicu keprihatinan publik. Kedua oknum itu disebut-sebut turun langsung melakukan intimidasi terhadap kuasa hukum ahli waris, hanya untuk memaksa pencabutan banner penanda penguasaan fisik lahan milik ahli waris Hj. Mudjenah.
Zainuddin, selaku kuasa hukum sekaligus Pimpinan FAAM, membeberkan bahwa kedua oknum TNI AL tersebut datang bersama pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah. Mereka, kata Zainuddin, bersikap arogan sambil memperlihatkan pakaian dinas dan KTA untuk menekan pihak ahli waris.
> “Institusi TNI AL tidak memiliki kapasitas ataupun kewenangan untuk terlibat dalam sengketa lahan sipil. Tindakan seperti ini mencoreng marwah institusi dan berpotensi melanggar hukum,” tegas Zainuddin.
Ia mendesak pimpinan TNI AL wilayah Surabaya untuk segera memeriksa dua oknum tersebut. Bila unsur pelanggaran disiplin atau unsur pidana terpenuhi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, pihak pemerintah daerah—khususnya Lurah Tanah Kali Kedinding—dinilai tidak kooperatif. Hingga kini, permintaan data riwayat tanah yang diajukan ahli waris belum juga direspons, sehingga penyelesaian sengketa semakin berlarut-larut.
Kasus ini menyita perhatian publik karena menyangkut penggunaan atribut dan identitas institusi negara untuk kepentingan pribadi—praktik yang jelas dilarang oleh aturan militer.
Secara hukum, prajurit TNI dilarang keras ikut campur dalam perkara sipil yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI dan KUHPM. Jika terbukti mendampingi salah satu pihak dalam sengketa tanah, dua oknum tersebut berpotensi terjerat:
1. Pelanggaran Disiplin Militer — karena menyalahgunakan atribut dan kewenangan dinas.
2. Pelanggaran Pidana Militer — apabila tindakan intimidasi, keberpihakan, atau penyalahgunaan jabatan terbukti secara hukum.
Kasus ini kini menjadi sorotan, menunggu langkah tegas dari TNI AL dan transparansi dari pemerintah daerah demi menjaga keadilan serta kewibawaan hukum di mata masyarakat.
