METRO LIPUTAN 7 SURABAYA – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Jawa Timur [APMP Jatim] akan menyerahkan bukti tambahan dugaan korupsi RSUD Dr. Soetomo ke Kejaksaan Negeri Surabaya minggu depan. Penyerahan berkas disertai konferensi pers.
Direktur APMP Jatim, Acek Kusuma, menyebut perpindahan penanganan perkara dari Kejaksaan Tinggi Jatim ke Kejari Surabaya pada April 2026 tidak boleh membuat proses hukum melambat.
*“Basis data dan temuan kerugian negara sudah jelas tercatat dalam audit BPK RI periode 2015-2024. Tidak ada ruang untuk intervensi atau penguluran waktu,”* kata Acek, Jumat [8/5/2026].
APMP Jatim menilai bukti audit BPK itu cukup kuat untuk melanjutkan penyidikan. Karena itu, Kejari Surabaya diminta bekerja profesional dan transparan. Kejati Jatim juga diminta tetap menjalankan fungsi pengawasan agar arah perkara tidak kehilangan fokus.
Keterbukaan informasi menjadi poin penting yang didesak APMP Jatim. Mereka ingin Kejari Surabaya rutin menyampaikan perkembangan kasus agar publik bisa memantau.
*“Kasus ini harus jadi contoh bahwa korupsi di sektor pelayanan publik tidak akan dibiarkan. Penegak hukum perlu bekerja objektif demi pemulihan kerugian negara,”* tegas Acek.
Ia mengajak aktivis pemuda dan media untuk terus mengawal proses hukum, demi pembenahan tata kelola keuangan RSUD Dr. Soetomo dan birokrasi Pemprov Jatim, termasuk peran Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
APMP Jatim menegaskan akan memantau setiap tahapan hingga tuntas.
Penulis isw 89
Sumber APMP
