Penulis: Agus Lahendra, S. Pd.
Bangkalan,Metro Liputan7.–
Demi objektivitas sejarah yang tertoreh di Pulau Madura—sejarah yang bahkan banyak tidak diketahui oleh masyarakat Madura sendiri maupun oleh sebagian keturunannya—kita perlu memahami konteks zaman lebih dahulu. Pada era tahun 1800-an, “Bangsa Indonesia” belum ada. Republik Indonesia pun belum lahir, bahkan belum terbentuk gagasannya. Yang ada pada masa itu adalah kerajaan, kesultanan, keratuan, kedatuan, maupun kepurian yang berdiri di Nusantara.
Ada kerajaan yang benar-benar merdeka, ada pula yang menjadi vasal dari negeri lain, dan ada yang berada di bawah Belanda akibat taklukan peperangan maupun perjanjian ekonomi. Tidak sedikit pula yang menjalin kerja sama dengan Belanda atau Inggris. Karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa mereka yang bekerja sama dengan bangsa asing pada masa itu adalah “pengkhianat bangsa Indonesia”, sebab bangsa Indonesia memang belum ada.
Madura di Bawah Mataram dan Belanda
Madura merupakan salah satu kerajaan vasal Mataram setelah penaklukan 1624. Satu abad lebih kemudian, melalui perjanjian 11 November 1743, Mataram menyerahkan Madura kepada Belanda (Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Vol. 5, pasal 6–7). Keputusan sepihak ini ditentang keras oleh Madura, yang sebenarnya hanya ingin berdagang langsung dengan Belanda tanpa perantara Mataram. Penolakan itu memicu Perang Madura Raya. Namun, pada akhirnya Gusti Pangeran Cakraningrat IV tertangkap, diasingkan, dan wafat di pembuangan. Sejak 15 November 1745, Madura baru benar-benar jatuh ke tangan Belanda. Maka pada awal 1800-an, wajar jika Belanda sudah ikut campur dalam pengaturan pemerintahan Madura.
Lahir dan Muda Sang Adipati
Di Bangkalan, tahun 1780–1815, berkuasa Sri Paduka Sultan Cakraadiningrat I (R. Abdurrahman). Beliau memiliki seorang putra gagah berani bernama kecil R. Palguna dari permaisuri Raden Adjeng Kadarmanik (Blega, turunan Pangeran Blega).
Pada tahun 1799, dengan candrasengkala Swarga murub palenggahaning ratu, R. Palguna dinobatkan sebagai R. Ario Prawirodiningrat, berpangkat Kolonel. Beliau juga dikenal dengan nama Arab “Abdul Latif”. Pada Kamis, 8 Jumadil Awal Tahun Jimawal (dengan sangkala Cahya Murub Kaswaringrat), ia dilantik menjadi Bupati Pamekasan berdasarkan surat ketetapan 19 September 1804 dengan gelar Gusti Pangeran Adipati (GPA) Mangkuadiningrat.
Pemimpin yang Disegani
GPA Mangkuadiningrat dikenal gemar melatih pasukan di Dinoyo, baik pagi maupun sore. Para prajurit sangat mencintainya karena beliau halus budi pekerti, dermawan, dan pandai membangkitkan semangat. Beliau dihormati bawahan, atasan, hingga masyarakat umum. Bahkan ketika Inggris datang ke Jawa dan Madura, nama beliau terdengar hingga ke telinga Kaisar Inggris.
Pada 10 November 1804 (dengan pengukuhan SK 27 Juli 1829), beliau resmi dinobatkan sebagai Sri Paduka Panembahan Mangkuadiningrat, raja Pamekasan.
Keturunan dan Kehidupan Pribadi
Panembahan Mangkuadiningrat memiliki 42 istri dari berbagai daerah (Janglor, Batonaong, Sumenep, Bugis, Montor, Demak, Besuki, Sedayu, Demangan, dan lainnya). Dari pernikahan itu, beliau dikaruniai 84 keturunan yang tersebar di Pamekasan, Sumenep, Sembilangan, hingga Bangkalan.
Salah seorang keturunannya, Pangeran Adipati Ario Mangkuadiningrat (Moh. Hasan) atau dikenal dengan sebutan Pangeran Kornel, kelak menjadi Bupati pertama Pamekasan (1e Regent) tahun 1854–1891.
Wafat
Sri Paduka Panembahan Mangkuadiningrat wafat pada Jumat, 25 Maret 1842 M (12 Safar 1258 H), pukul 16.30. Beliau dimakamkan di Asta Barat, Kabupaten Pamekasan, Madura.
