Sidoarjo* Metro Liputan7- Bupati Sidoarjo H. Subandi melakukan sidak pada proyek pembangunan Double Deck Parking RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Jumat (5/12/2025). Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan serta mencocokkan progres pembangunan dengan jadwal kontrak yang segera berakhir.
Dalam sidaknya, Subandi meninjau sejumlah titik konstruksi dan menemukan berbagai ketidaksesuaian pekerjaan. Mulai dari kualitas pengecoran, penggunaan material yang dinilai tidak sesuai standar, hingga lemahnya pengawasan konsultan.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, saya sebagai pimpinan daerah merasa kurang puas. Beton itu perlu penyangga yang benar, dan tripleks tidak boleh dipakai dua kali. Tetapi yang saya lihat, tripleks bekas masih digunakan. Banyak cor-coran yang masih mentah,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan laporan deviasi pekerjaan yang berbeda dengan kondisi nyata di lapangan seperti yang disampaikan pelaksana proyek. “Katanya deviasi -8%, kalau melihat kenyataannya yang ndak karu-karuan itu tidak mungkin. Dalam agenda kita itu -23% dengan waktu tinggal sekitar 15 hari,” tegasnya.
Subandi meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD R.T. Notopuro, serta konsultan pengawas untuk memperketat pengawasan dan memastikan seluruh pekerjaan sesuai RAB. Ia menyatakan bahwa Pemkab Sidoarjo tidak segan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang dinilai tidak profesional. “Kalau nanti tidak selesai, ya blacklist dan harus diberikan nilai merah,” ujarnya.
Direktur RSUD R.T. Notopuro, dr. Atok Irawan, menjelaskan bahwa pembangunan Double Deck Parking merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi keterbatasan lahan parkir yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat. Kapasitas dua lantai bangunan tersebut direncanakan mampu menampung 125 unit mobil, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pasien dan pengunjung. Ia menambahkan bahwa pihak kontraktor telah diminta menambah sekitar 60 tenaga kerja untuk mengejar progres.
Subandi berharap pembangunan Double Deck Parking RSUD R.T. Notopuro yang menelan anggaran Rp. 23 milyar dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar mutu. Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan harus didukung fasilitas yang aman dan layak, sehingga masyarakat mendapatkan layanan terbaik dari Pemkab Sidoarjo. (Mar/mas)
