Jakarta –, metro liputan7, –
Dhipa Adista Justicia (DAJ) Law Firm melalui kuasa hukum Adv. Jessie Hezron, SH., MH., menyatakan optimistis upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ke Mahkamah Agung akan dikabulkan. Keyakinan tersebut didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Nomor 124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr yang telah mengabulkan sebagian gugatan kliennya, Yuli Isnawati.
Perkara ini berkaitan dengan sengketa sebidang tanah dan bangunan seluas 175 m² yang terletak di Jl. Walet Indah 5 Blok O-2 No. 16, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang merupakan harta milik almarhum Lukman Djuhari.
Dalam konferensi pers di Kantor Hukum DAJ, Jakarta Barat, Rabu (11/2/2026), Jessie Hezron menjelaskan bahwa majelis hakim PN Jakarta Utara telah memeriksa secara seksama seluruh alat bukti dan keterangan para pihak sebelum menjatuhkan putusan.
“Putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr secara jelas menyatakan bahwa klien kami merupakan pihak yang memiliki hak atas pengelolaan sah atas sebidang tanah dan bangunan atas nama Alm. Lukman Djuhari,” ujar Jessie.
Tergugat Dinyatakan Lakukan Perbuatan Melawan Hukum
Dalam amar putusannya, PN Jakarta Utara menyatakan bahwa Tergugat I (THS) dan Tergugat II (XC) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
Majelis hakim juga menegaskan bahwa Alm. Lukman Djuhari adalah pemilik sah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 6802/Kapuk Muara dan Akta Jual Beli No. 55/2014 tertanggal 10 Februari 2014 yang dibuat oleh notaris selaku PPAT.
Selain itu, pengadilan menyatakan Yuli Isnawati sebagai pengelola yang sah menurut hukum atas harta peninggalan almarhum suaminya.
Perintah Pengosongan dan Ganti Rugi
Dalam putusannya, majelis hakim menghukum Tergugat I dan II untuk:
Menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa;
Membayar ganti rugi materiil berupa biaya jasa pengacara sebesar Rp100 juta;
Membayar uang paksa (dwangsom) Rp1 juta per hari apabila lalai melaksanakan putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
Membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.200 secara tanggung renteng.
Majelis hakim juga memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan pembayaran angsuran KPR atas nama almarhum Lukman Djuhari.
Perintah Lelang Melalui KPKNL
Pengadilan turut memerintahkan Turut Tergugat I untuk melaksanakan lelang terbuka atas objek hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan.
Apabila hasil lelang melebihi kewajiban pelunasan KPR, sisa dana tersebut wajib dikembalikan kepada Penggugat selaku pengelola sah menurut hukum.
Optimisme PK di Mahkamah Agung
Jessie Hezron menegaskan bahwa langkah PK yang diajukan diperkuat dengan adanya novum (bukti baru) serta putusan PN Jakarta Utara tersebut.
“Kami meyakini Mahkamah Agung akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ini bukan sekadar persoalan material, tetapi menyangkut hak kemanusiaan seorang isteri sah yang ditinggal wafat suaminya,” tegasnya.
Ia juga menyatakan seluruh pihak yang tercantum sebagai tergugat dan turut tergugat wajib tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara a quo.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut hak waris dan kepastian hukum atas kepemilikan properti, sekaligus menegaskan perlindungan hukum terhadap hak isteri sah atas harta peninggalan suami.
(Nicho Hezron) redaksi
