Bangkalan., Metro Liputan 7,-
Kebijakan Komite Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bangkalan yang menarik sumbangan kepada murid kelas XII dengan nominal mencapai Rp 530 ribu hingga Rp 600 ribu per siswa menuai kritik menarik. Meski disebut sebagai sumbangan sukarela, praktik penarikan dana tersebut dinilai berada di wilayah abu-abu dan berpotensi melanggar regulasi tentang pungutan di satuan pendidikan negeri.
Kepala MAN Bangkalan, Ali Wafa, terang-terangan mengakui adanya penarikan dana yang diinisiasi oleh Komite Madrasah. Ia berdalih, kebijakan tersebut diambil karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lagi mencukupi membiayai berbagai kegiatan dan program kesiswaan.
“Karena dana BOS sudah tidak mencukupi untuk kegiatan kesiswaan maka perlu dilakukan sumbangan kepada wali murid atas dasar permintaan siswa,” ujar Ali Wafa saat dikonfirmasi.
Senin, (26/1)
Menurutnya, sumbangan tersebut bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan wali murid. Saat ini, katanya, penarikan yang berjalan sebesar Rp 120 ribu per siswa, dengan skema pembayaran fleksibel, mulai dari lunas, dicicil, hingga tidak membayar sama sekali.
Namun di sisi lain, Ali Wafa juga membenarkan bahwa sumbangan yang dibebankan untuk tahun depan kepada siswa bisa mencapai Rp 600 ribu dengan mekanisme yang sama.
“Untuk tahun depan, semua kebutuhan sudah dipaparkan. Kalau anggaran dan kegiatan tidak seimbang, komite melakukan hitung-hitungan dan penarikan,” jelasnya.
Dikatakan, MAN Bangkalan saat ini memiliki 27 kegiatan ekstrakurikuler. Sejumlah itu katanya, pihak madrasah menilai dana BOS tidak mampu menutup seluruh kebutuhan operasional.
“Sebanyak itu kegiatannya, kami juga tidak memaksa. Bahkan ada pilihan ekstra yang pembayarannya nol persen,” imbuhnya.
Di balik pernyataan tersebut, ada wali murid justru mengaku berada dalam posisi tertekan. Seorang wali murid yang enggan disebutkan mengungkapkan bahwa pada praktiknya, wali murid seolah tidak memiliki pilihan lain selain membayar sesuai nominal yang sudah ditentukan.
“Memang sukarela, tapi kenyataannya ya tetap diminta segitu. Mau bagaimana lagi? Anak sekolah di situ, kalau tidak bayar ya sungkan sendiri,” keluhnya.
Namun wali murid mengaku memilih diam karena khawatir akan berdampak pada anaknya.
“Bukan tidak mau mendukung kegiatan sekolah, tapi nominalnya berat bagi saya. Apalagi kondisi ekonomi orang tua beda-beda,” tambahnya.
Dalam regulasi, praktik penarikan dana di sekolah negeri telah diatur secara tegas. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, komite dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau wali murid.
Komite hanya diperbolehkan melakukan penggalangan dana yang sifatnya sukarela, tidak ditentukan jumlah dan jangka waktu pembayarannya, tidak mengikat, dan tidak menjadi syarat layanan pendidikan
Sementara itu, dalam konteks madrasah, Kementerian Agama juga menegaskan bahwa satuan pendidikan negeri tidak boleh melakukan pungutan wajib kepada peserta didik. Setiap bentuk sumbangan harus benar-benar atas dasar kerelaan, tanpa tekanan psikologis, administratif, maupun sosial.
Jika dalam praktiknya terdapat nominal yang “diarahkan”, berlangsung rutin setiap tahun, serta menimbulkan rasa keterpaksaan bagi wali murid, maka kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari semangat regulasi dan dapat dikategorikan sebagai pungutan terselubung.
Ali Wafa menegaskan bahwa kebijakan penarikan dana tersebut bukan merupakan ranah kepala madrasah, melainkan sepenuhnya kebijakan Komite untuk menunjang kualitas pendidikan di MAN Bangkalan.
“Sebenarnya saya tidak pantas memberikan penjelasan lebih detail, itu ranah komite. Monggo dikomunikasikan langsung dengan pihak komite,” pungkasnya.
Hingga saat ini pihak Komite MAN Bangkalan belum memberikan keterangan resmi terkait dasar hukum kebijakan.
Media ini akan terus melakukan klarifikasi dan konfirmasi lanjutan guna memberikan informasi tentang dugaan praktik pungli yang terjadi.
