Sampang II Metroliputan7.id, — Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sampang, Madura, Kamis (25/6/2026).
Dalam aksinya, mereka mendesak dan membawa beberapa tuntutan ke DPRD Sampang, mulai dari evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga kepastian kesejahteraan guru honorer maupun PPPK paruh waktu.
Ketua Umum sekaligus Kordinator aksi, Latifah menyatakan, bahwa pergerakan ini menjadi langkah nyata mahasiswa dalam mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat. Massa juga membentangkan berbagai spanduk protes di depan pintu masuk gedung dewan untuk menarik perhatian para wakil rakyat.
” Kami mengawal tegas bukan hanya sekadar aksi hari ini, tapi kami mengawal agar suara kami sampai ke pusat. Besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk berbagai program strategis harus diiringi dengan transparansi, kepastian regulasi, pengawasan yang efektif, serta manfaat nyata yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sampang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan nasional di Kabupaten Sampang mulai menunjukkan berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius mulai dari program MBG, KDMP, serta kebijakan terkait guru honorer dan PPPK paruh waktu yang hingga saat ini masih menyisakan banyak pertanyaan mengenai efektivitas, tata kelola, dan keberpihakannya terhadap masyarakat.
PMII Sampang menilai, bahwa pelaksanaan program MBG perlu dievaluasi secara komprehensif, meliputi tata kelola program, mekanisme pengadaan, keamanan pangan, distribusi, optimalisasi penggunaan pangan lokal, manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta sinkronisasi kebijakan antar instansi. “Besarnya anggaran yang dialokasikan negara harus mampu menjamin kualitas layanan yang diterima masyarakat,” pungkasnya.
Latifah menambahkan, hingga sampai saat ini, masyarakat telah mendapati banyak temuan di lapangan, mulai dari gaji relawan yang tidak diberikan secara penuh, indikasi mark up, pasokan bahan pangan yang tidak memanfaatkan petani lokal maupun UMKM lokal, menu makanan yang tidak sesuai ketentuan serta pertimbangan gizi seperti kondisi kebersihan dan kelayakan, serta kewajiban standar bangunan dan IPAL bagi dapur.
Selain itu, pelaksanaan program KDMP yang saat ini telah mulai terbentuk sebuah bangunan hampir di seluruh desa se-Kabupaten Sampang. Namun sampai saat ini belum menemukan kejelasan atau kepastian regulasi, mekanisme operasional, dan kesiapan kelembagaan. Kondisi dan dinamika dilapangan memunculkan berbagai persoalan serta pertanyaan besar mengenai transparansi maupun kualitas pembangunan, sarana dan lokasi belum memenuhi standar.
” Indikasi terjadinya kecurangan besar serta ketidakjelasan program yang menyebabkan kekhawatiran tumpang tindih wewenang seperti BUMDES, Gapoktan dll. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat desa dan menghambat tujuan utama program dalam memperkuat ekonomi masyarakat,” jelas Latifah, saat ditemui usai aksi.
Maka dari itu, pihaknya mendesak agar pemerintah daerah, DPRD Sampang, serta lembaga pengawas kebijakan terkait harus benar-benar memastikan pelaksanaan program di daerah berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari potensi struktural penyimpangan.
PMII Sampang menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Program yang baik bukan hanya besar dalam perencanaan, tetapi juga jelas dalam pelaksanaan, transparansi, ketepatan sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan rakyat secara nyata.
Wakil Ketua DPRD Sampang, Ahmad Iqbal Fathoni, didampingi Ketua Komisi Alan Kaisan bersama beberapa anggota dewan lainnya langsung menemui massa di depan kantor DPRD Sampang. Mereka kemudian memilih berdiskusi bersama para mahasiswa dan mendengarkan langsung seluruh poin aspirasi secara terbuka.
DPRD Sampang mengapresiasi langkah mahasiswa dan berkomitmen menyalurkan setiap aspirasi, baik yang menyangkut persoalan daerah maupun kebijakan pusat. Pihaknya akan segera melakukan pembahasan terkait beberapa tuntutan tersebut.
Dim’s
