SAMPANG, Metroliputan7.id, — Pengelolaan anggaran media pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sampang, kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya anggaran bernilai ratusan juta rupiah yang dialokasikan untuk kerja sama media dinilai tidak transparan, khususnya terkait besaran nilai kontrak pada masing-masing perusahaan media.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun awak media, anggaran adventorial Dinas Kominfo Sampang pada tahun 2025 mencapai 708 juta, namun karena adanya pemangkasan menjadi 595 juta rupiah. Dan yang mendapatkan adventorial (ADV) hanya (89) perusahaan media.
Untuk pembagiannya, setiap perusahaan media hanya mendapatkan 2 kali dalam setahun. Pembagian ADV masing-masing perusahaan media mendapatkan Rp 500ribu sebanyak 2 kali, dengan total sebesar Rp 1juta rupiah per tahun.
Kondisi ini telah memunculkan ketidakpercayaan dan pertanyaan publik mengenai proses pembagian anggaran tersebut. Sejumlah pihak mendesak agar mekanisme penganggaran dan kontrak terhadap media dibuka secara transparan kepada publik.
Menanggapi hal itu, Ketua Aliansi Wartawan Sampang, Ahmad Jum’adi menduga adanya indikasi kuat ketidakterbukaan dalam proses penentuan dan pembagian nilai kontrak media. Bahkan, nilai kontrak dinilai tidak memiliki standar yang jelas terutama pedoman dalam menentukan nilai kontrak sebuah media.
” Melihat besarnya anggaran dan kuatnya dugaan ketidaktransparanan, Ia meminta Inspektorat Kabupaten Sampang untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran media di Dinas Kominfo Sampang,” tegasnya.
Audit tersebut diharapkan dapat mengungkap apakah terjadi penyimpangan, praktik tidak fair, atau adanya pihak tertentu yang telah menguasai sebagian besar anggaran media tersebut.” Imbuhnya.
Sementara itu, saat ingin dikonfirmasi melalui telepon Whatsap, Sekretaris Dinas Kominfo Sampang, Candra Ramadhani Amin belum menjawab dan belum bisa memberikan keterangan jelasnya.
Hingga berita ini ditulis dan disiarkan, pihak Kominfo Sampang belum ada tanggapan.
