Surabaya,Metro Liputan 7 – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Kawal Jawa Timur berencana menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (3/6/2026). Aksi ini bertujuan menyuarakan tuntutan terkait dugaan persoalan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Jawa Timur.
Para pengunjuk rasa akan menyampaikan aspirasi yang mencakup dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Hibah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor pendidikan, perbankan daerah, serta sejumlah isu lain yang dinilai membutuhkan perhatian aparat penegak hukum.
Rencananya, aksi akan berlangsung di kawasan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Penyelenggara menilai berbagai kasus dugaan korupsi yang muncul di Jawa Timur perlu ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Mereka juga mendesak agar tidak ada pihak yang kebal hukum dan meminta aparat penegak hukum bekerja profesional dalam menangani setiap laporan maupun temuan dugaan tindak pidana korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pihak-pihak yang disebut dalam materi aksi. Dengan demikian, seluruh tuduhan dan tuntutan yang disampaikan masih merupakan bagian dari aspirasi peserta aksi yang wajib dibuktikan melalui proses hukum dan mekanisme yang berlaku.
Pihak kepolisian diharapkan dapat melakukan pengamanan guna memastikan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
