PAMEKASAN – Metroliputan7.com Forum Mahasiswa Pantura (FORMATUR) terus konsisten melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kali ini, mereka menyoroti kondisi reformasi birokrasi yang dinilai sedang terganggu, akibat banyaknya jabatan strategis yang hingga kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Berdasarkan catatan FORMATUR, sampai pertengahan Juli 2026, sebanyak 9 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur RSUD, 12 Kepala Puskesmas, hingga 117 Kepala Sekolah masih menjabat sebagai Plt, tanpa kejelasan kapan akan diangkat menjadi pejabat definitif.
Fenomena Jabatan Plt yang Tidak Wajar
Ketua FORMATUR, Mahendra, menyebut kondisi ini sebagai tanda nyata bahwa birokrasi Pamekasan sedang “sakit”. Menurutnya, hal ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan dampak dari kepentingan kekuasaan yang mengabaikan kepentingan rakyat.
“Kabupaten Pamekasan kini menjadi bukti nyata fenomena ini. Ambisi pribadi bertemu dengan keinginan menguasai segalanya, sehingga birokrasi seolah-olah masuk masa hibernasi dan berhenti bergerak maju,” ujar Mahendra.
Ia mencontohkan situasi yang sering terjadi: satu orang bisa memegang tiga jabatan sekaligus sebagai Plt. Akibatnya, dalam rapat penting ia harus berperan ganda—mengajukan usulan, menanggapi, hingga menyetujui keputusannya sendiri. “Ini bukan tata kelola pemerintahan, melainkan drama monolog yang dibayar menggunakan uang negara,” tegasnya.
Wewenang Terbatas, Pelayanan Terhambat
Ada perbedaan mendasar antara pejabat definitif dan Plt. Pejabat definitif memiliki wewenang penuh mengambil keputusan strategis dan menetapkan kebijakan anggaran secara mandiri. Sebaliknya, Plt hanya bertugas menjaga pekerjaan dan menunggu instruksi dari atasan, sehingga tidak berani mengambil langkah besar atau berinovasi.
“Semua keputusan penting harus menunggu persetujuan dari satu pusat kekuasaan. Akibatnya pelayanan publik menjadi lambat, dokumen tertunda, dan tidak ada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” jelas mantan Ketua BEM Universitas Madura ini.
Dugaan Pelanggaran Aturan Hingga Motif Tertentu
Mahendra juga menyoroti hal yang mencurigakan. Sesuai aturan, jabatan Plt hanya boleh diisi maksimal dua kali tiga bulan atau total enam bulan. Jika dibiarkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hal ini jelas melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan merusak sistem prestasi kerja (meritokrasi) di lingkungan ASN.
Bahkan, ia menduga ada kesengajaan di balik hal ini, hingga muncul dugaan praktik jual-beli jabatan. “Membiarkan jabatan kosong adalah cara termudah untuk mengendalikan birokrasi sepenuhnya. Pejabat Plt tidak berani menolak perintah karena surat keputusan mereka bisa dicabut kapan saja,” ungkapnya.
Aksi Lanjutan Jika Belum Ada Kepastian
FORMATUR sebelumnya sudah melakukan audiensi serta dua kali aksi damai di depan Kantor Bupati Pamekasan. Namun, jawaban dari Sekretaris Daerah selaku pimpinan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) masih belum memberikan kepastian waktu penyelesaian.
Merespons hal ini, Mahendra menegaskan pihaknya tidak akan berhenti. “Kami akan terus mengawal masalah ini sampai tuntas. Jika dalam waktu dekat belum ada langkah nyata, FORMATUR siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar,” pungkasnya.
Ayud
