Metro Liputan 7 Sampang — Kasus dugaan penyerobotan tanah milik ABD Rohim di Sampang kembali memantik kekecewaan. Pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) sah dari BPN Sampang itu mempertanyakan mandeknya gelar perkara di Ditkrimum Polda Jatim setelah terlapor mangkir tanpa alasan jelas.
Dalam gelar perkara yang dihadiri Rohim, BPN Sampang, BPKAD Sampang, Propam, dan Itwasda, terlapor H Naw tidak hadir dengan dalih faktor usia. Padahal, menurut Rohim, yang bersangkutan masih aktif beraktivitas sehari-hari. Ketidakhadiran itu disebutnya mencederai asas transparansi proses hukum.
Yang lebih mengganjal, BPN dan BPKAD tidak dapat menunjukkan dokumen kunci yang diminta penyidik, termasuk riwayat penerbitan SHM milik terlapor. Rohim menduga ada cacat administrasi dan potensi pemalsuan kelengkapan dokumen, terutama karena tidak ditemukan dasar Letter C yang valid atas klaim terlapor.
“Kembalikan tanah saya. Proses hukumnya serahkan ke Polda. Jangan dibiarkan berlarut,” tegas Rohim.
Ia menilai penyidik belum tegas dan terkesan ragu menindaklanjuti dugaan sertifikat ganda. Karena itu, Rohim mendesak Mabes Polri dan Kementerian ATR/BPN turun langsung melakukan audit independen terhadap seluruh dokumen pertanahan terkait.
Kasus ini telah dilaporkan ke Propam Polda Jatim dan Itwasda, namun hingga kini belum ada perkembangan signifikan. Jika dibiarkan, Rohim khawatir praktik serupa makin menggerus kepercayaan publik pada penegakan hukum pertanahan. Jurnalis isw89
