Bangkalan. Metro Liputan7.–
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan mendesak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) untuk berhenti bermain-main dalam komitmen lingkungan dan pengelolaan migas yang berkeadilan.
Dalam audiensi yang digelar pada Jumat (26/9), HMI dengan tegas menyoroti dua isu utama: ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksplorasi migas dan mandeknya keadilan pengelolaan Participating Interest (PI) 10% yang seharusnya menjadi hak daerah penghasil migas.
HMI menilai, eksploitasi migas yang mengabaikan aspek lingkungan hanya akan meninggalkan luka panjang bagi masyarakat pesisir dan ekosistem laut.
“Kerusakan lingkungan berarti merampas hak generasi mendatang atas laut dan alam yang lestari,” tegas pengurus HMI.
Tak kalah keras, HMI juga menggugat transparansi dan keberpihakan dalam implementasi PI 10%. Menurut mereka, PI 10% mestinya hadir sebagai instrumen kesejahteraan nyata bagi masyarakat Bangkalan, bukan sekadar angka formalitas di atas kertas.
Kresna, Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, menegaskan,
“Eksploitasi migas ini harus berlandaskan keadilan. Jangan sampai Bangkalan hanya menerima remah-remah lewat PI 10% sementara daerah ini jalan di tempat. Migas seharusnya menjadi motor kemajuan, bukan sekadar setoran angka tanpa arah. Pemkab Bangkalan tidak boleh pasif, harus serius mengawal hak ini demi kesejahteraan rakyat.” tegas Kreesna.
Lewat desakan ini, HMI Cabang Bangkalan menantang SKK Migas dan PHE WMO untuk membuktikan keberpihakan mereka bukan hanya menambang sumber daya, tetapi juga menegakkan komitmen lingkungan, transparansi, dan keberlanjutan khususnya bagi masyarakat lokal.
#ROBIN
