๐ฆ๐จ๐ฅ๐๐๐๐ฌ๐,๐ ๐๐ง๐ฅ๐ข ๐๐๐ฃ๐จ๐ง๐๐ก ๐ณ โ Pemerintah Kota Surabaya berencana memusatkan aktivitas pemotongan sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun (TOW). Rencana tersebut menuai respons kritis dari para jagal dan pedagang daging RPH Pegirian. Puluhan pekerja bersama pedagang mendatangi Gedung DPRD Surabaya pada Senin (12/1/2026) untuk menyampaikan aspirasi serta meminta kejelasan dan perlindungan atas mata pencaharian mereka.
Aksi berjalan penuh ketegangan. Massa membawa satu truk berisi sapi hidup dan menurunkan seekor sapi berukuran besar di depan gedung dewan. Hal itu mereka lakukan sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan relokasi yang dinilai mengancam keberlangsungan usaha jagal tradisional di Surabaya Utara.
Para pengunjuk rasa menilai rencana relokasi tidak hanya soal perpindahan lokasi, tetapi juga berdampak pada biaya operasional, akses distribusi, dan kelangsungan hidup ribuan pekerja di sektor tersebut.
โKami tidak menolak aturan, tetapi kami menolak jika mata pencaharian kami tergusur secara perlahan. RPH Pegirian telah menghidupi kami selama puluhan tahun. Jika dipindah ke Tambak Osowilangun tanpa solusi yang jelas, kami yang akan terancam,โ tegas Kukuh, salah satu perwakilan jagal, dari atas mobil komando.
Ia mendesak DPRD Surabaya turun tangan dan memfasilitasi dialog terbuka dengan Pemerintah Kota. Massa juga mengancam akan melakukan aksi simbolik penyembelihan sapi di lokasi jika aspirasi mereka terus diabaikan.
โKami ingin wakil rakyat keluar menemui kami. Jika tidak, jangan salahkan emosi masyarakat,โ ujarnya.
Penolakan serupa juga disampaikan oleh pedagang daging sapi dari Pasar Arimbi. Mereka khawatir jarak Tambak Osowilangun yang terletak di Surabaya Barat akan menambah biaya logistik dan menurunkan kualitas kesegaran daging.
โIni bukan soal keengganan pindah, tetapi jarak yang semakin jauh akan menaikkan biaya angkut dan menurunkan kesegaran daging. Pada akhirnya, konsumen juga yang dirugikan,โ kata Luluk, salah satu pedagang.
Pantauan di lokasi menunjukkan aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat di sekitar Gedung DPRD Surabaya. Sejumlah personel dan satu unit water cannon disiagakan untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Meski sempat terjadi dorong-dorongan kecil saat massa mendekati halaman gedung, situasi akhirnya dapat dikendalikan berkat koordinasi antara koordinator aksi dan petugas keamanan.
Aksi ini menjadi pertanda bahwa rencana penataan RPH di Surabaya masih menyisakan persoalan sosial dan ekonomi yang perlu diselesaikan. Massa mendesak DPRD tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif memastikan bahwa kebijakan relokasi berjalan secara adil, bertahap, dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. (๐บ๐๐ฎ)
Editor : Ahmad Shohib
