Metro liputan 7 Surabaya , Metro Liputan 7* — Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru. SE yang terbit 25/5/2026 itu menegaskan proses SPMB 2026/2027 harus objektif, transparan, adil, dan bebas dari praktik korupsi.
Abdul Aziz Suhendra, Kepala Satgas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi KPK, menyatakan seluruh penyelenggara pendidikan dilarang menerima gratifikasi atau menyalahgunakan wewenang. “KPK menekankan tidak ada ruang untuk gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam SPMB,” ujarnya, Sabtu 30/5/2026.
Merespons SE tersebut, Ketua DPP Mahkamah Kehormatan Etik Madas Sedarah Abd Qodir Jaelani/Abi Muniif mendukung KPK untuk mengawasi dan menindak tegas dugaan pelanggaran SPMB 2026/2027 di seluruh wilayah, termasuk Jawa Timur.
“Pegiat Madas Sedarah siap bersinergi dengan Satgas KPK guna mensterilkan dugaan gratifikasi dan pungli di sektor pendidikan Jawa Timur tahun ajaran baru ini,” ujar Abd Qodir Jaelani, Ahad 31/5/2026.
Ia menyoroti pelaksanaan SPMB 2025/2026 yang dinilai membingungkan masyarakat. Empat jalur resmi Kemendikdasmen: Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Perpindahan Tugas Orang Tua, dinilai hanya dipahami segelintir kalangan. Akibatnya, tidak sedikit anak putus sekolah karena gagal memahami sistem.
“Pemerintah seharusnya memberi kebebasan anak bangsa memilih sekolah sesuai minat dan tujuan. Jangan dibatasi sistem rumit yang hanya dipahami pejabat. Di mana letak pemerataan dan kesetaraan HAM bagi penerus bangsa?” tegasnya.
Abd Qodir Jaelani juga meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti turun langsung memantau SPMB di lapangan. “Jangan hanya seremonial dan kunjungan. Cek sistem SPMB di bawah. Anggaran negara jangan habis untuk perjalanan dinas tapi masalah pendidikan tak selesai,” pungkasnya.
*Reporter: iswandi 89
*Narasumber: moch hosen komite Anti korupsi Indonesia ( kaki)
