Sampang, Metroliputan7.id, –
Forum Pemuda Madura Indonesia (FPMI) soroti dugaan praktik nepotisme pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Sampang, Madura JawaTimur.
Menanggapi isu tersebut, Ketua FPMI DPC Sampang, Ali Akbar Ma’adi mempertanyakan tranparansi serta akuntabilitas proses seleksi pengangkatan pegawai pemerintah (P3K) paruh waktu Tahun 2025 di Kabupaten Sampang.
” Bagaimana mungkin seseorang yang belum pernah tercatat sebagai pegawai honorer di DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) bisa lolos seleksi PPPK paruh waktu? Apa mungkin karena dia adalah seorang istri pejabat,” ujar Ketua FPMI DPC Sampang. Sabtu (25/10/2025).
Sebagai bentuk kontrol sosial, Pria yang akrab disapa Akbar itu menyampaikan kritik keras namun membangun terhadap Pemkab Sampang, terkait adanya dugaan nepotisme pengangkatan pegawai (PPPK) paruh waktu tersebut.
” Ini bukan lagi fenomena terselubung, ini sudah menjadi budaya bobrok birokrasi. Ketika ada wacana untuk meng ASN kan atau di PPPK kan bagi honorer di tubuh pemerintah namun jika itu berdasar pada anak pejabat atau kerabat pejabat yang di rekrut sebagai honorer berdasar pada hubungan darah bukan profesionalismenya, itu jelas menciderai Pancasila Pasal 5,” tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Inspektorat dan DPRD Sampang ikut berperan aktif dalam mengawasi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkup pemerintahan Kabupaten Sampang.
” Persoalan ini juga harus menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri RI dan KemenPAN RB RI untuk tetap mempertahankan tenaga pemerintah yang profesional dan dapat dipercaya di daerah,” tutupnya.
Sebelumnya ramai diberitakan, dugaan nepotisme mencuat setelah seorang perempuan yang disebut sebagai istri dari salah satu pejabat /kepala OPD lolos seleksi (PPPK) paruh waktu meski tidak pernah tercatat sebagai tenaga honorer di Kabupaten Sampang.
Meskipun tak pernah tercatat sebagai tenaga honorer, akan tetapi, istri dari salah satu pimpinan OPD tersebut bisa terdaftar sebagai peserta lulus seleksi PPPK paruh waktu di kantor Setdakab Sampang.
Informasi tersebut, telah ramai diperbincangkan dikalangan pegawai ruang lingkup kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
Sementara itu, saat ditemui Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Karier (BKPSDM) Sampang, Hendro Sugianto membenarkan adanya kelulusan salah seorang istri dari pejabat /pimpinan OPD tersebut.
” Wanita berinisial Y itu dinyatakan lulus seleksi PPPK paruh waktu tahun 2025 di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang,” jelasnya, Rabu (22/10) kemarin.
Disinggung mengenai kebenaran dan ketentuan regulasi yang berlaku, Hendro Sugianto berdalih bahwa pihaknya telah melakukan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu itu sudah benar dan sudah sesuai regulasi yang ada.
” Berdasarkan peraturan terbaru Kemenpan RB No 16 Tahun 2025. “Kalau kelulusan inisial Y tersebut, atas usulan permintaan dan pertimbangan pimpinan,” terangnya.
#DIMS
