BOJONEGORO ll METRO LIPUTAN 7.ID – Lelang tanah kas desa bengkok desa Kesongo Kec. kedungadem kab. Bojonegoro yang sering disebut sebagai tanah bengkok, pelungguh, atau titisara di beberapa daerah, merupakan aset kekayaan milik desa yang dikelola untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Berikut adalah panduan lengkap mengenai ketentuan, regulasi, dan mekanisme terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa pengertian Dasar Tanah Kas Desa: Bagian dari kekayaan desa yang dikuasai oleh pemerintah desa dan digunakan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) atau untuk kesejahteraan perangkat desa.
Tanah Bengkok / Pelungguh Tanah kas desa yang hak penggunaannya diberikan kepada Kepala Desa (Lurah) dan Perangkat Desa sebagai bagian dari penghasilan tetap atau tunjangan sah selama masa jabatannya sebagai pengganti gaji
Ketentuan hukum dan regulasi
pengelolaan tanah kas desa diatur secara ketat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah penyalahgunaan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwal) di masing-masing daerah yang biasanya mengatur teknis secara lebih spesifik (misalnya aturan mengenai sewa, lelang, atau bagi hasil).
Bolehkah Tanah Kas Desa Dilelang / Disewakan
Secara umum, pemanfaatan tanah kas desa (termasuk tanah bengkok) dapat berupa sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, atau bangun serah guna.
Penyewaan / Lelang Sewa: Di banyak daerah, tanah kas desa (khususnya tanah bengkok atau tanah cadangan desa) sering kali disewakan melalui mekanisme lelang terbuka kepada masyarakat atau pihak ketiga dengan tujuan memaksimalkan Pendapatan asli Desa.
Larangan utama tanah kas desa dilarang diperjualbelikan, digadaikan, dijaminkan, atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
Proses sewa atau lelang harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku, mendapatkan izin dari Kepala Desa, dan melalui musyawarah desa (Musdes) serta mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Mekanisme Umum Lelang / Sewa Tanah Kas Desa
Jika suatu desa hendak menyewakan tanah kas desa melalui mekanisme lelang/penawaran terbuka, tahapan umumnya meliputi:
Musyawarah Desa Musdes Pembahasan bersama antara Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh masyarakat untuk menentukan rencana pemanfaatan tanah kas desa (misalnya masa sewa, batas minimum harga lelang, dan peruntukannya).
Penetapan Panitia Pembentukan panitia lelang/pengelola yang transparan.
Pengumuman Terbuka: Panitia mengumumkan syarat, ketentuan, serta waktu dan tempat pelaksanaan lelang kepada warga masyarakat umum atau pihak yang berminat.
Pelaksanaan Lelang: Dilakukan secara transparan (bisa berupa lelang tertulis atau lisan/terbuka) di balai desa atau tempat yang telah ditentukan.
Penetapan Pemenang & Perjanjian (Kontrak): Dibuat surat perjanjian kerja sama atau akta sewa bermaterai yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu sewa, serta sanksi jika melanggar ketentuan.
Pencatatan Pendapatan: Hasil lelang/sewa wajib dimasukkan secara resmi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai Pendapatan Asli Desa dan tidak boleh dikelola di luar sistem keuangan desa.
Apakah Anda memerlukan informasi spesifik terkait prosedur lelang di wilayah atau kabupaten tertentu, atau memiliki pertanyaan lain seputar pengelolaan aset desa. (Penulis;Gik/Tim)
