Bangkalan. Metro Liputan7.–
Kasus meninggalnya bayi baru lahir di RSIA Aisyiyah Bangkalan beberapa hari lalu (Rabu, 17/9) akibat dugaan lambannya rujukan medis menuai sorotan.
Ketua LSM Gerakan Bangkalan Bersih (GBB), Rosul Mochtar, SH, menilai peristiwa ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut nyawa manusia. Menurutnya, dugaan kelalaian tenaga medis telah bertentangan dengan Pasal 359 KUHP, yang berbunyi:
“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau kurungan penjara paling lama satu tahun.”
Rosul Mochtar memaparkan, ada beberapa unsur dalam Pasal 359 KUHP mencakup:
1. Perbuatan lalai atau alpa, dalam kasus ini, rujukan medis yang tidak segera ditindaklanjuti meski kondisi bayi kritis.
2. Adanya akibat kematian, seorang bayi meninggal setelah menunggu rujukan selama lebih dari empat jam.
3. Hubungan kausalitas, ada keterkaitan langsung antara lambannya penanganan darurat dengan meninggalnya korban.
“Nah, jika benar ada kelalaian, maka unsur-unsur Pasal 359 KUHP terpenuhi. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi kelalaian yang berakibat hilangnya nyawa seorang bayi. Aparat penegak hukum harus turun tangan untuk menyelidiki kasus ini,” tegas Rosul Mochtar, Selasa (23/9)
Lebih lanjut, ia mendesak Dinas Kesehatan Bangkalan melakukan audit pelayanan di RSIA Aisyiyah. Menurutnya, sistem rujukan darurat seharusnya cepat, tepat, dan terukur, bukan sekadar formalitas menghubungi rumah sakit lain tanpa kepastian.
“Nyawa manusia tidak boleh dijadikan korban dari lemahnya manajemen rumah sakit. Ini harus menjadi evaluasi menyeluruh, bahkan jika perlu diproses hukum agar menjadi pelajaran,” pungkasnya.
Sementara itu pihak RS Syamrabu Bangkalan belum ada keterangan lebih lanjut setelah dihubungi terkait alasan menolak RSIA Aisyiyah untuk melakukan rujukan.
Sampai berita ini beredar luas, pihak RSIA Aisyiyah juga belum memberikan klarifikasi terkait kronologi maupun sikap resmi atas dugaan kelalaian tersebut.
#Robin
