Sidoarjo,Metro Liputan7.–
Tokoh masyarakat Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, merasa kebingungan dengan hasil pertemuan dengan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) JF dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut, JF menyatakan bahwa kepala desa dan developer tidak dapat diproses hukum karena tanah aset desa yang digelapkan sudah diganti dan tidak ada kerugian negara.
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada 8 September 2025, salah satu tokoh masyarakat berinisial Aba S. dan Gnd sangat menyesalkan jawaban JF yang dianggap kurang profesional dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait perkara penggelapan tanah aset Desa Pilang.
Sementara itu, tokoh masyarakat lain berinisial NN menyatakan bahwa penggelapan tanah aset Desa Pilang jelas-jelas merupakan perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 4. Pasal ini menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana korupsi.
NN menjelaskan bahwa pengembalian aset tanah kas desa oleh pelaku adalah tindakan yang patut dihargai dan dapat meringankan hukuman, namun tidak serta-merta membebaskan pelaku dari pidana. Pelaku penggelapan tetap dapat diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Masyarakat Desa Pilang berharap agar Kejaksaan Negeri Sidoarjo dapat mempertimbangkan kembali kasus ini dan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan lebih profesional dan transparan
Jurnalis iswandi 89.
