PAMEKASAN – Metroliputan7, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati Pamekasan Nomor 400.7/1473/432.302/2026 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Selama Masa Universal Health Coverage (UHC) Cut Off,Jum’at 2/10/2026.
SE tersebut ditetapkan pada 1 Oktober 2026 dan mulai diberlakukan pada 2 Oktober 2026. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah selama masa transisi pelaksanaan UHC.
Namun, di tengah berlakunya kebijakan tersebut, masyarakat perlu memahami secara jelas siapa yang masuk kriteria penerima pembebasan biaya pelayanan dan siapa yang tidak otomatis mendapatkan layanan gratis.
*Desil 1 sampai 5 Menjadi Salah Satu Kriteria*
Berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, salah satu kelompok yang menjadi sasaran pembebasan biaya pelayanan kesehatan adalah masyarakat kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 sampai dengan Desil 5 melalui aplikasi SIKS-NG.
Ketentuan tersebut berlaku bagi pasien yang belum maupun pernah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SE.
Selain masyarakat dalam Desil 1–5, pemerintah juga menyebut adanya pelayanan bagi kondisi tertentu, termasuk pasien kritis dan ibu hamil, sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, status kepesertaan BPJS/JKN saja tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan apakah seseorang mendapatkan pelayanan.
*Cakupan Pelayanan Berbeda di Setiap Fasilitas*
SE Bupati tersebut juga memberikan ketentuan mengenai cakupan pelayanan pada sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Di UPT Puskesmas, pembebasan biaya mencakup pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan.
Sementara di RSUD Waru, pembebasan biaya mencakup rawat jalan dan pelayanan kegawatdaruratan.
Untuk RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, ketentuan yang diberitakan mencakup semua jenis pelayanan kesehatan.
Sedangkan pelayanan di RSUD Mohammad Noer dilakukan melalui mekanisme Biakesmaskin.
*Bukan Berarti Semua Pasien Otomatis Gratis*
Hal ini menjadi poin penting yang perlu dipahami masyarakat.
Adanya SE tentang pembebasan biaya selama masa UHC cut off tidak serta-merta berarti seluruh pasien, tanpa melihat kriteria, otomatis bebas biaya untuk semua jenis pelayanan di semua fasilitas kesehatan.
Kriteria penerima tetap harus mengacu pada SE, termasuk status dalam DTSEN Desil 1–5 dan kondisi tertentu yang disebutkan pemerintah.
Karena itu, masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan sebaiknya membawa KTP atau identitas kependudukan untuk memudahkan proses verifikasi data. Dalam keterangan yang disampaikan saat penerbitan SE, masyarakat yang memenuhi kriteria disebut cukup membawa KTP ketika mengakses layanan.
*Jangan Sampai Administrasi Menghambat Pasien Kritis*
Di sisi lain, persoalan administrasi tidak boleh menghambat penanganan pasien yang berada dalam kondisi kritis.
Sebelumnya, Bupati Pamekasan Kholilurrahman telah meminta rumah sakit dan Puskesmas segera memberikan pertolongan kepada pasien kritis tanpa terlebih dahulu mempermasalahkan status BPJS atau pasien umum.
Bupati juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan adanya pembedaan pelayanan terhadap pasien kritis karena persoalan status kepesertaan.
*Perlu Pengawasan Bersama*
Penerbitan SE tersebut menjadi pedoman penting selama masa UHC cut off. Namun, implementasinya tetap membutuhkan pengawasan agar ketentuan yang telah ditetapkan benar-benar dipahami oleh petugas maupun masyarakat.
Masyarakat yang merasa masuk dalam kriteria penerima pembebasan biaya dapat memastikan statusnya melalui mekanisme verifikasi yang tersedia.
Sebaliknya, fasilitas kesehatan juga perlu memberikan penjelasan yang transparan apabila pasien dinyatakan tidak memenuhi kriteria pembebasan biaya.
Dengan demikian, tidak terjadi dua persoalan sekaligus: masyarakat yang sebenarnya berhak justru diminta membayar, atau sebaliknya, kebijakan pembebasan biaya dipahami sebagai layanan gratis tanpa batas dan tanpa kriteria.
Selama masa UHC cut off, transparansi mengenai kriteria penerima, jenis pelayanan, mekanisme verifikasi dan pembiayaan menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan sesuai ketentuan SE Bupati Pamekasan Nomor 400.7/1473/432.302/2026.
Masyarakat pun diharapkan tidak ragu meminta penjelasan kepada petugas apabila terdapat perbedaan antara pelayanan yang diterima dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.#Tahol
