๐๐๐๐๐ฅ๐ง๐, ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ข ๐๐๐ฃ๐จ๐ง๐๐ก ๐ณ โ Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menorehkan putusan bersejarah yang memperkuat perlindungan hukum bagi insan pers di Indonesia. Dalam putusan terbarunya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Putusan ini menjadi tameng konstitusional bagi wartawan dari ancaman kriminalisasi dan gugatan hukum yang berpotensi membungkam kebebasan pers.
Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta dikenakan sanksi pidana maupun perdata semata-mata karena karya jurnalistik yang dilakukan secara sah, profesional, dan sesuai kode etik.
MK menyatakan bahwa frasa โperlindungan hukumโ dalam Pasal 8 UU Pers dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Mekanisme Hukum sebagai Jalan Terakhir
MK menegaskan bahwa sanksi pidana atau perdata terhadap wartawan hanya dapat diterapkan sebagai langkah terakhir, setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian Dewan Pers tidak membuahkan hasil. Prinsip ini ditegaskan sebagai bagian dari restorative justice, bukan pendekatan yang represif.
โMengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,โ ujar Suhartoyo saat membacakan Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Jurnalisme sebagai Hak Konstitusional
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukumnya menekankan bahwa Pasal 8 UU Pers merupakan norma fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Menurutnya, perlindungan hukum bagi wartawan tidak boleh ditafsirkan secara sempit atau sekadar administratif.
โProduk jurnalistik adalah perwujudan hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan berpendapat dan hak untuk memperoleh serta menyebarluaskan informasi,โ tegas Guntur.
Ia menegaskan bahwa perlindungan hukum melekat pada seluruh proses jurnalistik, mulai dari pencarian fakta, pengolahan dan verifikasi data, hingga publikasi berita kepada masyarakat. Selama dilakukan secara sah dan profesional, wartawan tidak boleh langsung diposisikan sebagai pelaku pidana atau pihak tergugat dalam gugatan perdata.
Pasal 8 sebagai Tameng dari Kriminalisasi
Lebih lanjut, Guntur menyebut Pasal 8 UU Pers berfungsi sebagai โtameng pengamanโ agar wartawan tidak hidup dalam bayang-bayang kriminalisasi, gugatan pembungkaman (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP), intimidasi, maupun kekerasan.
MK juga menegaskan bahwa sengketa pers wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers dengan melibatkan Dewan Pers. Jalur pidana dan perdata hanya dapat ditempuh secara terbatas dan bersifat eksepsional, apabila mekanisme tersebut tidak dijalankan atau menemui jalan buntu.
Selama ini, MK menilai Pasal 8 UU Pers bersifat deklaratif dan lemah dalam implementasi, sehingga berpotensi membuka ruang bagi kriminalisasi wartawan tanpa melalui prosedur penyelesaian sengketa pers yang adil.
Tidak Sepenuhnya Bulat
Meski demikian, putusan bersejarah ini tidak diambil secara bulat. Tiga hakim konstitusiโSaldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Saniโmenyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion).
Tonggak Kebebasan Pers
Putusan MK ini dinilai sebagai tonggak penting bagi kebebasan pers di Indonesia, sekaligus sinyal tegas bahwa demokrasi tidak boleh dibungkam melalui kriminalisasi jurnalisme. (๐บ๐๐ฎ)
Editor : Ahmad Shohib
