Surabaya, Metro Liputan7.–
20 Oktober 2025. Tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kami BEM Nusantara Jawa Timur yang peduli terhadap masa depan demokrasi Indonesia menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk militerisasi ruang sipil dan praktik penggusuran yang dilakukan atas nama keamanan nasional.
Koordinator Daerah Bemnus Jatim, Helvin Rosianda menyampaikan bahwa sepanjang satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, kami mencatat dengan keprihatinan mendalam adanya ekspansi kekuatan militer ke dalam ranah kehidupan sipil yang semakin masif dan terstruktur. Praktik ini tidak hanya mengancam ruang hidup rakyat, tetapi juga menggerus fondasi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah oleh bangsa Indonesia sejak era Reformasi.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah rencana pembebasan 50 hektar lahan di Kaligentong, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang direncanakan akan dijadikan lokasi pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP). Rencana ini dilakukan tanpa transparansi yang memadai, tanpa dialog yang substantif dengan masyarakat setempat, dan tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi jangka panjang bagi warga yang kehilangan tanah dan mata pencahariannya.
Kami menyaksikan bagaimana warga Kaligentong para petani, pedagang kecil, dan keluarga yang telah menghuni kawasan tersebut secara turun-temurun kini hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Mereka dipaksa menghadapi ancaman kehilangan tanah leluhur mereka, sementara kompensasi yang dijanjikan jauh dari layak dan proses ganti rugi yang adil masih menjadi tanda tanya besar.
Dengan ini, kami menyatakan sikap tegas melalui serangkaian tuntutan berikut:
1. Tolak pembebasan 50 hektar lahan di Kaligentong, Tulungagung, yang direncanakan akan dijadikan lokasi pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP).
2. Kami mendesak Kementerian ATR/BPN untuk bertindak lebih selektif dan bertanggung jawab dalam setiap proses pembebasan lahan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan lahan untuk militer Dan Masyarakat Kaum Lemah
3. Kami menuntut penarikan militer dari ranah sipil, serta mendesak agar seluruh prajurit TNI tunduk pada prinsip supremasi sipil dan peradilan umum.
4. Kami mengecam keras praktik penggiringan opini publik oleh TNI melalui buzzer berbiaya yang hanya menambah kegaduhan di masyarakat dan Mahasiswa.
Tuntutan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus peringatan yang serius. Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Namun faktanya, kecenderungan militerisasi justru semakin menguat, ruang demokrasi semakin sempit, dan suara rakyat semakin dibungkam ujar Helvin.
Kami akan terus melawan setiap bentuk ketidakadilan, mengorganisir rakyat untuk mempertahankan hak-haknya, dan memperjuangkan demokrasi yang sejati—demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek kebijakan.
Kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kami sampaikan: Dengarkan suara kami. Hentikan militerisasi. Kembalikan tanah kepada rakyat. Dan hormati demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.
Kepada seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, petani, dan rakyat Indonesia yang peduli terhadap masa depan bangsa: Mari kita bersatu, berorganisasi, dan berjuang bersama untuk merebut kembali ruang hidup kita, untuk mempertahankan demokrasi kita, dan untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.
Hidup Rakyat!
Hidup Demokrasi!
Tolak Militerisasi!#Mayhur
